Solok, (Utamapost) – Wakil Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Tahun 2023 mengikuti Raapat Koordinasi (Rakor) yang diikuti oleh Wakil Kepala daerah Se-Sumatera Barat, pada Kamis (20/07/2023), bertempat di Auditorium Gubernuran.
Saat membuka Rakor, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, SP, menyebutkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim diperlukan komitmen dan kolaborasi semua pihak, karena perlu dukungan data yang akurat dan program-program yang konvergen, bukan tugas yang mudah, perlu komitmen bersama.
TKPK seluruh Kabupaten/Kota dihimbau untuk segera merumuskan kebijakan-kebijakan strategis terkait upaya penanggulangan kemiskinan di daerah. Dan juga menginstruksikan agar kebijakan tersebut diintegrasikan kedalam program dan kegiatan badan dinas dan kantor. Tujuannya agar percepatan penurunan angka kemiskinan di Sumbar dapat terwujud, sehingga target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen pada tahun 2024 dapat terwujud.
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 ditemui jumlah rimah tamgga miskin ektrem di Indonesia mencapai 2,14% dari total penduduk Indonesia. Rata-rata dari mereka mengalami kesulitan untuk bangkit karena disebabkan beberapa faktor. Pertama, satu diantara tiga kepala keluarga rumah tangga miskin ekstrem memiliki status pendidikan rendah atau tidak bersekolah bahkan ada yang tidak lulus SD.
Kemudian yang kedua, satu dari tujuh kepala rumah tangga ekstrim tersebut merupakan perempuan (janda) dan memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas. Yang lebih menyedihkan rumah tangga miskin ekstrem tidak mendapat akses terhadap sanitasi layak dan tidak memiliki toilet, inilah yang harusnya menjadi sasaran dari program kita di pemerintahan,” ungkapnya.
Sementara untuk kondisi di Sumbar, secara singkat Gubernur Mahyeldi menyebutkan tingkat kemiskinan cenderung mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan di Sumbar tercatat sebesar 6,65%, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 6,42%, pada tahun 2020 turun lagi menjadi 6,28%, namun pada tahun 2021 naik kembali menjadi 6.63% dan terakhir pada kondisi Maret tahun 2023 tingkat kemiskinan di Sumbar kembali menurun menjadi 5,95 % atau sebanyak 340.370 jiwa. Rata- rata persentase penurunan tingkat kemiskinan di Sumbar dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 0,18% ,” terangnya.
Berdasarkan data hasil survey BPS pada tahun 2022 kemaren, didapati masih terdapat 9 (sembilan) Kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi (di atas 6,04%), yaitu Kab. Kepulauan Mentawai (13,97 %), Kab. Pesisir Selatan (7,11 %), Kab. Solok (7,12 %), Kab. Padang Pariaman (6,25 %), Kab. Agam (6,22 %), Kab. Lima Puluh Kota (6,59 %), Kab. Pasaman (6,85 %), Kab. Solok Selatan (6,51 %), dan Kab. Pasaman Barat (6,93%).
“Sedangkan 10 kabupaten/kota lainnya, persentase angka kemiskinannya berada di bawah rata-rata provinsi. Yakni, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kab. Dharmasraya, Kab. Tanah Datar dan Kab Sijunjung,” jelasnya. (Milfiana.CP)
