PADANG, (Utamapost)- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Suwirpen Suib, mengungkapkan keprihatinannya terkait dengan kurang optimalnya Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) di Sumatera Barat. Dalam sebuah Focussed Group Discussion (FGD) tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Padang pada tanggal 19 Oktober 2023, Suwirpen menjelaskan bahwa alokasi dana untuk infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih sangat terbatas.
Menurut Suwirpen, hingga tahun 2022, Sumatera Barat masih berada dalam kategori IPI menengah, dan kondisi infrastrukturnya belum cukup kuat untuk mendukung perkembangan daerah. Masalah ini sebagian besar disebabkan oleh kendala keuangan daerah, di mana hanya sekitar 12 persen dari APBD tahun 2023 dialokasikan untuk belanja modal, sedangkan anggaran khusus untuk infrastruktur kurang dari 10 persen dari total anggaran daerah.
Suwirpen juga menyoroti bahwa sebagian besar dana daerah digunakan untuk belanja operasional, termasuk belanja pegawai, dan jika situasi ini berlanjut, maka pembangunan infrastruktur tidak akan mencapai efektivitas yang diinginkan untuk mempercepat perkembangan daerah.
Menghadapi situasi ini, Suwirpen menekankan perlunya inovasi dalam mencari sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Dia mengusulkan agar pemerintah dapat menjalin kerja sama pembiayaan dengan berbagai pihak dan mengoptimalkan APBD.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menjelaskan bahwa mereka sedang mencari cara untuk mempercepat pembangunan di daerah dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) karena keterbatasan APBD. Dia menekankan bahwa KPBU adalah peluang penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Kepala Kanwil Perbendaharaan Sumatera Barat, Syukriah, menyoroti bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang tersedia untuk Sumatera Barat tahun 2023 hanya mencakup sejumlah kecil sektor. Oleh karena itu, dia mengusulkan kerja sama dengan badan usaha melalui KPBU sebagai solusi untuk memacu pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian masyarakat.(son)