Lima Puluh Kota, (Utamapost)- Demi mempercepat pembangunan di nagari, para wali nagari diharapkan proaktif dalam menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan adalah berkomunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di provinsi. Permintaan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi, ketika melakukan kunjungan reses di Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada Senin (24/7).
“Jika pembangunan hanya terfokus pada APBD kabupaten, maka akan sulit untuk bergerak, mengingat APBD kabupaten memiliki keterbatasan,” ujar Supardi. Ia menegaskan agar para wali nagari tidak hanya berfokus pada rapat-rapat di kantor camat atau kantor bupati, melainkan juga harus memperluas jaringan dengan pihak-pihak di luar Kabupaten Lima Puluh Kota. “Para wali nagari harus melakukan terobosan, mengunjungi provinsi untuk bertemu dengan OPD terkait, berdiskusi dengan kepala dinasnya, dan menyusun proposal. Hal ini akan memungkinkan dana dari APBD provinsi dapat digunakan untuk mewujudkan pembangunan yang diimpikan oleh masyarakat,” tambahnya.
Supardi menekankan bahwa terobosan dan inovasi menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh para wali nagari, mengingat besaran dana desa yang diterima oleh setiap nagari juga tidak terlalu besar. Setiap nagari hanya mendapatkan dana desa sekitar 1,2 miliar rupiah, yang tentunya tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan di nagari. Pada kesempatan reses ini, beberapa aspirasi terkait kebutuhan pembangunan di Nagari Mungo disampaikan oleh masyarakat kepada Supardi.
Yulius Dt Paduko Basa nan Putiah menyampaikan perhatian terhadap sektor pertanian, yang masih mengalami kendala terkait pengairan di Nagari Mungo. Sementara itu, Yanti dari Kelompok Wanita Tani (KWT) Pandan Wangi, Jorong Pincuran Tinggi, mengungkapkan bahwa kelompok tersebut bergerak di empat bidang, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan industri. Untuk bidang industri, KWT mengalami kendala dengan ketersediaan alat yang belum memadai. Selain itu, kelompok ini juga berharap dapat mendapatkan dukungan untuk meningkatkan usaha tani dan memperbaiki jalan usaha tani di Jorong Pincuran Tinggi.
Desmawati dari Kelompok Tani Lembah Sago juga menyampaikan permohonan terkait pembangunan Jalan Usaha Tani di Jorong Bukik Gombak. Saat ini, masyarakat setempat menghadapi kesulitan dalam mengangkut hasil pertanian mereka karena jarak dari area persawahan ke jalan raya sekitar 1,5 kilometer.
Ketua DPRD Sumatera Barat menegaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung PDRB Sumatera Barat. Dalam rangka menunjukkan keseriusan terhadap sektor ini, pemerintah provinsi dan DPRD telah sepakat mengalokasikan 10 persen dari APBD setiap tahun untuk sektor pertanian. Supardi juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan proposal terkait kebutuhan sektor pertanian agar dapat dianggarkan dari APBD provinsi.
Kunjungan reses Supardi di Nagari Mungo turut dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Virmadona Dt. Rajo Indo Puto, Kepala BPTU-HPT Padang Mangateh Dani Kusworo, serta perwakilan dari Dinas PSDA dan BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.(son)
