PADANG, (Utamapost)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda **penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026**, Jumat (3/10/2025), di ruang sidang utama DPRD Sumbar.
Rapat dipimpin oleh **Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria**, didampingi **Wakil Ketua Iqra Chissa** dan **Sekretaris DPRD Maifrizon**. Dari pihak eksekutif, hadir **Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah**, bersama jajaran **Organisasi Perangkat Daerah (OPD)** serta unsur **Forkopimda**.
Dalam forum tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terkait arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, hingga evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya.
Nanda Satria menegaskan, pandangan umum fraksi bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan APBD.
> “Pandangan umum fraksi adalah masukan yang sangat berharga. DPRD ingin memastikan agar APBD 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Sumatera Barat,” ujarnya.
Salah satu catatan penting disampaikan **Fraksi Partai Golkar**, yang menyoroti masih rendahnya tingkat **kemandirian fiskal** daerah. Berdasarkan rancangan APBD 2026, total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar **Rp6,150 triliun**, terdiri dari **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** senilai **Rp2,926 triliun** atau **47,5 persen**, sementara **transfer dari pemerintah pusat** mencapai **Rp3,180 triliun** atau **51,7 persen**.
> “Komposisi ini menggambarkan ketergantungan Sumatera Barat terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Pemerintah daerah perlu melakukan inovasi untuk meningkatkan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal,” ungkap juru bicara Fraksi Golkar.
Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta penjelasan terkait langkah dan strategi pemerintah provinsi dalam menghadapi pengurangan **Transfer ke Daerah (TKD)** agar tidak mengganggu pelaksanaan program strategis, termasuk program unggulan **Mahyeldi–Vasko**.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, **Gubernur Mahyeldi** menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pandangan yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD Sumbar. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan menindaklanjuti seluruh saran tersebut sebagai bagian dari komitmen penyusunan APBD yang transparan dan akuntabel.
> “Setiap pandangan fraksi akan kami jadikan bahan pertimbangan penting dalam penyempurnaan Ranperda APBD 2026. Pemerintah provinsi berkomitmen melaksanakan penganggaran yang efisien dan berpihak pada pembangunan daerah,” ujar Mahyeldi.
Rapat paripurna yang berlangsung dengan khidmat tersebut menjadi tahapan penting sebelum memasuki agenda selanjutnya, yakni **penyampaian jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumbar**.(son)
