PADANG, (Utamapost)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) secara resmi berkomitmen untuk menghindari potensi konflik sosial di kalangan masyarakat. Dalam upaya ini, DPRD Sumbar, diwakili oleh Wakil Ketua Suwirpen Suib, bersama dengan Walhi, aktivis HAM, dan wakil masyarakat Air Bangis, telah mengadakan pertemuan pada Selasa (22/8).
Suwirpen Suib menyatakan keinginan mereka untuk mencari solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi oleh masyarakat Air Bangis. Dia menyoroti pentingnya sosialisasi yang tepat tentang hutan produksi yang tidak boleh digarap oleh masyarakat. Dia juga menekankan perlunya pengawasan dan sosialisasi yang lebih baik di masa mendatang.
Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Sumbar, Khairudin Simanjuntak, memberikan apresiasi kepada pejuang hak asasi manusia yang berjuang untuk masyarakat. Dia mendesak DPRD untuk terus memahami isu masyarakat Air Bangis dengan penuh ketulusan. Selain itu, dia meminta pemerintah provinsi untuk memberikan data yang akurat kepada gubernur guna mencari solusi.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Maigus Nasir, mengungkapkan bahwa Komisi I sedang mempertimbangkan Ranperda Tanah Ulayat yang akan mengakomodasi hak atas aset Tanah Ulayat sebagai bagian dari kearifan lokal Sumbar.
Anggota Walhi Sumbar, Wempi, menyoroti perizinan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan perluasan lahan. Dia menekankan perlunya peninjauan ulang perizinan ini dengan mempertimbangkan skema hutan sosial yang ada.
Sementara masyarakat Air Bangis merasa terancam oleh rencana Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama dalam hal keberlanjutan sumber ekonomi mereka, seperti kelapa sawit. Mereka melakukan aksi demo sebagai upaya untuk menarik perhatian gubernur dalam menyelesaikan masalah ini.”(son)
