PADANG, (Utamapost)– Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) tepat waktu. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab warga negara, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Sumatera Barat.
Pesan tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri kegiatan Gebyar Pajak pada Sabtu (3/10/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak kendaraan bagi pembangunan daerah.
Muhidi mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menilai, Gebyar Pajak dapat menjadi sarana untuk memperluas informasi perpajakan sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat agar memenuhi kewajiban pajak secara tertib.
Menurut Muhidi, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Semakin banyak masyarakat yang memenuhi kewajibannya tepat waktu, semakin besar pula ruang yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Muhidi.
Ia berharap, kesadaran membayar pajak tumbuh dari pemahaman masyarakat terhadap manfaatnya, bukan semata-mata karena kekhawatiran terhadap sanksi. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendukung kemajuan daerah.
Dorong Layanan Pajak yang Mudah dan Terjangkau
Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, Muhidi menekankan pentingnya menghadirkan layanan pembayaran pajak yang mudah diakses dan tidak berbelit-belit.
Ia mendorong penguatan berbagai inovasi pelayanan, mulai dari Samsat keliling, layanan di pusat aktivitas masyarakat, hingga pemanfaatan platform digital. Kemudahan tersebut dinilai dapat membantu masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya secara lebih praktis.
Muhidi juga menilai edukasi perpajakan perlu disampaikan melalui berbagai saluran yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pemanfaatan media sosial, video pendek, radio, komunitas otomotif, serta kegiatan kemasyarakatan dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi tentang prosedur pembayaran, jadwal jatuh tempo, lokasi pelayanan, dan manfaat pajak bagi pembangunan.
Pelibatan generasi muda juga dinilai penting agar informasi perpajakan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dengan pendekatan yang relevan.
Di samping itu, Muhidi mendorong pembenahan data kendaraan dan pemetaan tingkat kepatuhan wajib pajak. Data yang akurat dapat membantu pemerintah menyusun strategi pelayanan dan edukasi secara lebih terarah, terutama bagi masyarakat yang masih membutuhkan informasi mengenai kewajiban pajak kendaraan.
Transparansi Jadi Kunci Membangun Kepercayaan
Muhidi menegaskan, peningkatan kepatuhan pajak perlu diiringi dengan pelayanan yang berkualitas, edukasi berkelanjutan, serta penerapan aturan secara proporsional. Pengelolaan penerimaan pajak juga harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam membangun budaya taat pajak. Ketika masyarakat memahami manfaat pajak dan memperoleh pelayanan yang baik, kesadaran untuk memenuhi kewajiban diharapkan semakin meningkat.
Karena itu, ia mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi, Bapenda, kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah nagari, dunia usaha, komunitas, media, serta masyarakat.
Melalui sinergi tersebut, Gebyar Pajak diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara berkelanjutan.
Muhidi berharap, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat mendukung optimalisasi pendapatan daerah sehingga pembangunan dan pelayanan publik di Sumatera Barat dapat berjalan lebih baik.
