BUKITTINGGI, (Utamapost)- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi menekankan pentingnya kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap potensi bencana di Sumbar, mengingat tingginya frekuensi bencana akhir-akhir ini. Hal ini disampaikan Supardi saat menjadi narasumber dalam acara Pertemuan Pilar-Pilar Sosial Payakumbuh Angkatan II pada Jumat malam, 7 Juni 2024, di salah satu hotel di Bukittinggi.
Supardi menegaskan bahwa Sumbar membutuhkan banyak anggota penggerak masyarakat siaga bencana yang siap siaga di setiap kabupaten/kota. “Mereka ini adalah ujung tombak kesiapsiagaan saat terjadi bencana,” ujarnya.
Menurut Supardi, daerah rawan bencana di Sumbar tidak hanya terbatas pada wilayah pesisir yang rentan tsunami, tetapi juga mencakup berbagai daerah lain yang berisiko banjir, longsor, dan letusan gunung. Ia juga menyoroti potensi bencana likuifaksi di Payakumbuh, yang selama ini dianggap aman oleh masyarakat. “Likuifaksi dapat menyebabkan tanah bergeser dan merusak bangunan di atasnya dengan cepat,” jelasnya.
Supardi menekankan bahwa bencana likuifaksi lebih sulit diantisipasi dibandingkan tsunami karena tidak memiliki jeda waktu yang cukup untuk evakuasi. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat siaga bencana sangat penting untuk memberikan panduan dan bantuan saat bencana terjadi.
Sebagai contoh, Supardi menyebutkan bahwa kader PMI adalah yang pertama tiba saat terjadi bencana di Lembah Anai, bukan pemerintah. “Ini menunjukkan pentingnya adanya orang-orang siaga bencana di setiap daerah untuk mempercepat penanganan dan mitigasi bencana,” katanya.
Supardi juga menyarankan agar penggiat sosial masyarakat dilibatkan dalam upaya kesiapsiagaan bencana. “Pertemuan pilar-pilar sosial ini adalah langkah penting untuk membentuk jaringan masyarakat siaga bencana yang kuat,” tambahnya.
Saat ini, acara tersebut baru diikuti oleh angkatan kedua dengan total peserta mencapai 1.600 orang. Mereka diharapkan dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial, termasuk kebencanaan, narkoba, dan pengangguran. Supardi menyebut Payakumbuh sebagai daerah dengan tingkat penggunaan narkoba dan pengangguran yang tinggi, mengingat jalur masuk narkoba dari Riau dan Medan melalui wilayah ini.
Sekretaris Dinas Sosial Sumbar, Suyanto, menambahkan bahwa penyelesaian masalah sosial memang menjadi tanggung jawab pemerintah, namun keterlibatan aktif masyarakat akan menghasilkan dampak yang lebih efektif. “Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pilar-pilar sosial masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah sosial yang ada,” ujar Suyanto.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi dengan menggunakan dana pokok pikiran Ketua DPRD Sumbar Supardi. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Sumbar Rumainur, Ketua Tim Pelaksana PSPKKM Sampurno, dan Kabid Pemberdayaan Dinas Sosial Payakumbuh Tuti Herlina.(Son)
