Padang (UtamaPost)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membangkitkan semangat Pemerintah Daerah untuk mengaktualisasikan sejumlah agenda penting pada tahun anggaran 2024. Dalam rangka menyusun rencana anggaran tahun 2024, DPRD menyoroti agenda-agenda yang harus direalisasikan oleh kepala daerah, untuk memastikan pelaksanaan sebelum masa jabatan berakhir. Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Supardi, mengungkapkan pandangannya pada Jumat (28/7/2023).
Supardi menekankan bahwa pelaksanaan program-program prioritas tersebut sangat penting untuk dilaksanakan pada tahun 2024. Hal ini berkaitan dengan adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dijadwalkan pada Oktober 2024, yang akan memilih pemimpin daerah periode 2025-2030.
Selain itu, tahun 2024 juga memiliki signifikansi dalam pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumbar 2021-2026. Oleh karena itu, tahun tersebut dianggap sebagai tahun yang strategis bagi kepala daerah untuk mewujudkan program-programnya sebelum masa jabatan berakhir.
Mengomentari rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2024 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar, DPRD menyampaikan beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian. Catatan ini termasuk evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah dalam RPJMD, baik dari segi ekonomi maupun target program.
Supardi menegaskan bahwa pandemi Covid-19 telah mengubah kondisi ekonomi, sehingga target kinerja yang diajukan perlu disesuaikan dengan situasi ekonomi nasional dan daerah yang terbaru.
Di sisi lain, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menambahkan beberapa asumsi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Pertama, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diperkirakan mencapai 4,76 persen, yang akan dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi di berbagai pusat kegiatan nasional dan wilayah.
Selanjutnya, tingkat inflasi di daerah Ranah Minang diproyeksikan tetap pada 4 persen, menjaga tingkat yang sama dengan lima tahun terakhir. Gubernur juga memproyeksikan tingkat kemiskinan pada angka 5,62 persen atau lebih rendah dari target sebelumnya, yaitu 5,73 persen.(son)
