PADANG, (Utamapost) – Persoalan kepastian status dan kesejahteraan guru honorer kategori R4 dan R5 di lingkungan SMA, SMK, dan SLB Provinsi Sumatera Barat menjadi perhatian DPRD Sumbar. Aspirasi para tenaga pendidik tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Forum Komunikasi Guru Honorer R4 dan R5 SMA/SMK/SLB Sumatera Barat, Kamis (5/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar itu menjadi kesempatan bagi para guru untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan status kepegawaian, kepastian pekerjaan, hingga kesejahteraan mereka.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, didampingi Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Mario Syah Johan.
Dalam audiensi tersebut, para guru honorer berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kondisi yang mereka hadapi. Pasalnya, pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun di dunia pendidikan belum sepenuhnya diiringi kepastian status dan jaminan kesejahteraan.
Bagi tenaga pendidik kategori R4 dan R5, kejelasan status kepegawaian menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan pekerjaan dan masa depan mereka. Karena itu, mereka berharap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret oleh pihak terkait.
Menanggapi hal tersebut, Khairuddin Simanjuntak bersama Mario Syah Johan menyatakan komitmen untuk mengawal aspirasi para guru honorer agar mendapatkan perhatian dari pemangku kebijakan.
DPRD Sumbar diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara para tenaga pendidik dengan pemerintah dalam mencari solusi atas persoalan yang selama ini dihadapi guru honorer R4 dan R5.
Perhatian terhadap kesejahteraan guru dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebab, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana, tetapi juga pada kualitas serta kesejahteraan tenaga pendidik.
Melalui audiensi tersebut, para guru honorer berharap adanya tindak lanjut dan kebijakan yang memberikan kepastian terhadap masa depan mereka. Dengan demikian, para pendidik dapat menjalankan tugas secara optimal tanpa terus dibayangi ketidakpastian status dan kesejahteraan.
Perjuangan terhadap nasib guru honorer bukan hanya menyangkut kepentingan tenaga pendidik, melainkan juga bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan di Sumatera Barat.
