PESISIR SELATAN, (Utamapost) – Persoalan potensi bencana dan kondisi infrastruktur sungai menjadi perhatian dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana yang digelar Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, S.IP., ME., di Heler TEJA, Nagari Ampuan Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan yang dihadiri sekitar 200 masyarakat tersebut tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi mengenai regulasi penanggulangan bencana, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk menyerap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat setempat.
Turut hadir dalam kegiatan itu Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Provinsi Sumbar, Acil Erbara, S.T., Camat IV Jurai Abadi Jaya, S.Sos., M.Si., Wali Nagari Ampuan terpilih Syahrial R., unsur Badan Musyawarah (Bamus), ninik mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat, pemuda, serta warga Nagari Ampuan Lumpo.
Dalam pemaparannya, masyarakat diberikan pemahaman mengenai substansi Perda Nomor 4 Tahun 2023, khususnya terkait tahapan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan saat keadaan darurat hingga pemulihan setelah bencana.
Doni menyampaikan bahwa pemahaman terhadap regulasi kebencanaan perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu mengenali potensi ancaman di lingkungan masing-masing dan mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.
Menurutnya, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah nagari, kecamatan, serta instansi terkait.
Salah satu persoalan yang mencuat dalam sesi diskusi adalah kondisi Sungai Batang Lumpo. Sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi ancaman bencana yang dapat ditimbulkan oleh aliran sungai tersebut.
Masyarakat berharap adanya perhatian pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penanganan Sungai Batang Lumpo. Langkah tersebut dinilai penting guna mengurangi risiko bencana yang berpotensi mengancam kawasan permukiman maupun keselamatan warga.
Warga juga mengharapkan agar persoalan tersebut tidak hanya menjadi pembahasan dalam forum sosialisasi, tetapi dapat diteruskan kepada instansi berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Aspirasi mengenai perbaikan Sungai Batang Lumpo menjadi salah satu poin penting yang ditampung Doni dalam kegiatan tersebut. Penanganan kawasan rawan bencana, menurut aspirasi masyarakat, perlu berjalan beriringan dengan peningkatan edukasi dan kesiapsiagaan warga.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Nagari Ampuan Lumpo semakin memahami pentingnya mitigasi bencana serta memiliki kesadaran untuk berperan aktif dalam mengurangi risiko bencana di lingkungan masing-masing.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana memperkuat koordinasi dan komunikasi antara DPRD Sumbar, BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, dan masyarakat dalam mendorong upaya penanggulangan bencana yang lebih terarah dan berkelanjutan.
