Pulau Punjung (utamapost) – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menghadiri Rapat Koordinasi nasional (Rakornas) pertanda dimulainya pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian, dalam siaran pers Kominfo Dharmasraya, di Pulau Punjung, Selasa, melalui koordinasi tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemerintahan desa terus dilakukan.
Apalagi desa memiliki peran yang penting dalam mewujudkan salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
“Filosofi kenapa acara ini diselenggarakan, kita tahu bahwa salah satu visi bapak presiden yang menjabat tahun 2014, periode pertama itu adalah membangun dari pinggiran. Pinggiran ini adalah satu di pedesaan, yang kedua di perbatasan,” katanya.
Mendagri menjelaskan Presiden Jokowi pada periode pertamanya telah berkomitmen untuk memperkuat desa dengan menerbitkan Undang-Undang Tentang Desa dan sejumlah regulasi turunan.
“Pak Presiden juga membentuk menteri yang khusus menangani desa, yang mana pada kabinet-kabinet sebelumnya belum ada. Dan yang amat berarti dialokasikannya dana desa hampir 70 T pertahunnya. Desa mendapatkan anggaran Rp. 800 juta sampai Rp. 3 Miliar,” urainya.
Lahirnya berbagai kebijakan Presiden Jokowi mengenai desa tersebut, kata Tito, terjadi perubahan paradigma yang luar biasa, desa yang tadinya hanya komunitas masyarakat menjadi bagian dari system pemerintahan terkecil.
Untuk itu, Tito menegaskan penguatan pemerintahan desa perlu dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya urbanisasi yang masif. Selain itu, langkah tersebut juga diperlukan untuk mendorong lahirnya sentra perekonomian baru di desa. Ia berharap kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi, daerah maupun desa agar dapat mendukung program ini.
Sementara itu, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska, menyampaikan, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, dari awal dia bertugas, pemerinta telah konsen untuk membangun desa melalui program dan kegiatan yang berpihak kepada pembangunan desa.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu menjelaskan, selain memperoleh dukungan Dana Desa (DN) dari Pemerintah Pusat, desa atau nagari di Kabupaten Dharmasraya juga memperoleh dukungan dari APBD setempat.
Sutan Riska menjelaskan mengingat seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya merupakan wilayah pemerintahan nagari (desa), maka alokasi dana pembangunan yang bersumber APBD Dharmasraya, baik fisik maupun non fisik sesungguhnya juga dilaksanakan di wilayah nagari dan kepada warga nagari.
“Pemkab juga mendorong kemandirian desa dengan pembinaan-pembinaan, serta membantu desa dalam rangka penggalian sumber-sumber pendapatan desa,” ujarnya.(ed/hms)