Kab. Solok, (Utamapost) – Roda Mutasi dan rotasi kembali bergulir di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok, dua Pejabat Jabatan Tinggi Pratama (JPT) dan 11 Pejabat Fungsional, dilantik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, pada Kamis (02/04/2026), bertempat di Aula Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.
Adapun dua pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik yakni Muhammad Djoni, S.STP, M.Si sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Romi Hendrawan, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok.
Sedangkan 11 pejabat fungsional juga turut dilantik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Di antaranya Muhammad Farhan sebagai Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Pratama Ramadhan sebagai Pengawas Koperasi Ahli Pratama pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, serta Yossi Gustria sebagai Apoteker Ahli Pratama di Puskesmas Talang.
Selanjutnya, Riri Enggraini dilantik sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pratama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Solok, Adzany Jagat Raya sebagai Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Pratama pada Inspektorat Daerah, serta sejumlah tenaga pendidik yakni Erlin Devi, Desmi Warnies, Rizikni Maifitmi, Rangga Sudarma, Maita Levi Kurnia, dan Nova Vitria yang menduduki jabatan guru ahli pratama di berbagai SD negeri di Kabupaten Solok.
Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam tiga aspek utama, yakni manajerial, keterampilan, dan sosial kultural, kemampuan manajerial menjadi tuntutan utama bagi ASN, baik pejabat struktural maupun fungsional, dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungan kerja masing-masing.
Selain itu, Medison juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi informasi di era digital. Menurutnya, ASN yang tidak menguasai teknologi akan tertinggal, mengingat sistem pemerintahan saat ini telah berbasis digital dan aplikasi. Tak kalah penting, kemampuan komunikasi juga menjadi perhatian.
“ASN dituntut mampu menyampaikan program dan kebijakan pemerintah secara efektif kepada masyarakat. Setiap pejabat adalah komunikator. Semakin tinggi jabatan, maka semakin besar tuntutan kemampuan komunikasi dan sosial kultural,” pesan Medison. (Milfiana.CP)
