Solok, (Utama Post) – Wakil Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM bersama Kapolres Solok Kota, AKBP. Ahmad Fadilan, S.Si, M.Si, M.Sc, Kajari Solok, Andi Metrawijaya serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah seluruh Indonesia 2023 secara virtual, pada Rabu (25/01/2023), bertempat di ruang EMR Lantai 2 Balaikota Solok.
Rakor yang digelar Kemendagri secara langsung di Hotel Borobudur Jakarta, dibuka langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian, juga dihadiri Kapolri yang diwakili Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan sejumlah pejabat tinggi di level Kementerian/Lembaga.
Kegiatan ini pun diikuti secara virtual oleh para Gubernur, Kajati dan Kapolda bersama Pejabat Utama yang menangani pengaduan/laporan, begitu pula juga diikuti para Bupati/Wali Kota, Kajari dan Kapolresta bersama para Inspektur serta Pejabat Utama yang menangani pengaduan/laporan.
Seperti diketahui, Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia memiliki tujuan utama yaitunya dalam rangka melakukan penandatanganan kerja sama antara Kemendagri, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Penanganan Laporan Atau Pengaduan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Menteri Dalam Negeri H. Tito Karnavian saat membuka Rakor mengutarakan bahwa, “acara ini merupakan ‘follow up’ dari Rakor Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 pada 17 Januari lalu yang dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo”.
Mendagri Tito Karnavian juga meminta agar pertumbuhan ekonomi harus tetap dijaga, untuk mencapai itu saat ini mempunyai modal APBN dan APBD yang perannya belanja untuk memancing sektor swasta. Belanja APBN dan APBD ini harus efektif dan efisien dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk bisa efektif dan efisien harus betul-betul dijaga agar tidak bocor dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing.
APH bisa masuk apabila sudah ada pelanggaran yang dilakukan. Disini APIP juga bisa masuk karena berperan untuk menegakkan aturan administrasi dan pidana. APIP masuk agar program tepat sasaran dan supaya anggaran ini betul-betul sesuai, tepat sasaran, efektif dan efisien mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Angka pertumbuhan ekonomi yang paling memberikan sumbangsih terbesar adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan tergantung dari uang yang beredar di masyarakat,” tegasnya. (Milfiana.CP)
