PADANG, (Utamapost) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi) Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, Selasa (29/4/2025). Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat serta menuntut perhatian serius terhadap isu-isu yang dianggap berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah memasuki hari ke-150 masa kepemimpinannya. Salah satu fokus kritik tertuju pada program makan bergizi gratis yang dinilai belum menyentuh akar persoalan kemiskinan dan ketimpangan akses pendidikan.
“Kebijakan ini hanya solusi permukaan. Masalah mendasarnya tetap belum tersentuh, terutama soal kemiskinan dan pendidikan yang belum merata,” ungkap Iqbal, Koordinator Aksi dalam orasinya.
Selain itu, para demonstran juga menolak Undang-undang TNI yang baru disahkan, dan mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mencabut regulasi tersebut. Mereka menilai regulasi tersebut mengancam prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
“UU TNI terbaru membuka ruang yang lebih luas bagi militer dalam urusan sipil. Ini adalah kemunduran bagi sistem demokrasi yang telah kita bangun,” tambah Iqbal.
Aksi damai ini disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, yang berdialog dengan perwakilan mahasiswa dan menerima aspirasi yang mereka sampaikan.
Dalam tanggapannya, Nanda menjelaskan bahwa meskipun DPRD provinsi tidak memiliki kewenangan dalam hal legislasi undang-undang nasional, pihaknya siap menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada DPR RI dan pemerintah pusat melalui jalur resmi.
“Kami akan fasilitasi dan teruskan aspirasi ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun perlu dipahami bahwa pembahasan dan penetapan undang-undang berada di tangan DPR RI,” jelas Nanda.
Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan dari pihak kepolisian guna memastikan ketertiban dan kelancaran jalannya kegiatan. Para mahasiswa mengakhiri aksi dengan harapan agar aspirasi mereka benar-benar menjadi perhatian pihak berwenang.(Son)
