Padang, (Utamapost) — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, M. Iqra Chissa Putra, S.ST, MM, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendidikan Politik bagi tokoh masyarakat se-Kota Padang, Kamis (3/7/2025). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat literasi politik masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi di tingkat lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Iqra tidak hanya membuka kegiatan secara simbolis, tetapi juga menjadi narasumber utama yang menyampaikan pentingnya peran serta masyarakat dalam sistem politik dan pemerintahan daerah.
“Demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada lembaga resmi, tetapi juga pada kualitas partisipasi masyarakat. Masyarakat yang sadar politik akan mampu menjaga integritas sistem demokrasi,” ujar Iqra dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa peningkatan literasi politik harus dilakukan secara merata, tidak hanya melalui institusi formal, tetapi juga lewat peran aktif tokoh masyarakat yang dapat menjadi jembatan informasi dan edukasi bagi komunitasnya.
Bimtek ini dirancang untuk memperkuat kapasitas para tokoh lokal agar dapat menjadi agen perubahan positif dalam membangun budaya politik yang inklusif, cerdas, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat. Iqra berharap mereka mampu menyampaikan pesan-pesan politik yang mencerahkan dan tidak bersifat provokatif.
“Kami ingin para tokoh masyarakat menjadi penyambung aspirasi dan penyebar informasi politik yang mencerdaskan, bukan yang memperkeruh suasana,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iqra mendorong agar kegiatan serupa bisa diselenggarakan secara luas di seluruh wilayah Sumatera Barat, tidak terbatas hanya di Kota Padang. Menurutnya, pendidikan politik yang menyentuh akar rumput sangat penting dalam menciptakan demokrasi lokal yang berkualitas.
“Kalau tokoh masyarakat bisa menggerakkan warganya untuk lebih aktif dan sadar dalam berpolitik, maka kualitas demokrasi daerah akan semakin meningkat,” pungkasnya.
Bimtek ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Sumbar dalam mewujudkan demokrasi partisipatif serta memperkuat hubungan antara legislatif dan masyarakat. Kolaborasi semacam ini diharapkan mampu menciptakan sistem politik yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.(son)
