PADANG, (Utamapost) – Angka kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat masih tinggi dan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sedikitnya terdapat 1.200 kasus yang tercatat di Sumbar.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, saat beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, di ruang kerja DPRD Sumbar, Rabu (27/8/2025).
“Jumlah ini belum termasuk kasus perceraian yang kami himpun dari aparat penegak hukum. Ragam kasus yang dialami korban menunjukkan bahwa penanganannya harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tegas Dahlia.
Menurutnya, Komnas Perempuan menetapkan tiga isu utama yang harus menjadi fokus bersama. Pertama, kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam lingkup rumah tangga dan sosial. Kedua, penguatan keberagaman dan ruang perjumpaan antar kelompok untuk mencegah konflik dan memperkuat toleransi. Ketiga, perlindungan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak termarjinalkan.
Dahlia menambahkan, Sumatera Barat memiliki modal budaya yang kuat untuk menumbuhkan nilai toleransi.
“Kami mendorong agar ada ruang perjumpaan yang sehat bagi kelompok berbeda, sehingga tidak terjadi diskriminasi. Suara perempuan juga harus dilibatkan dalam proses pembangunan damai,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, menegaskan pihaknya siap memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga dalam upaya perlindungan perempuan.
“DPRD Sumbar berkomitmen mendorong kebijakan yang pro-perempuan. Angka kekerasan ini tidak bisa terus dibiarkan. Kami akan memperkuat regulasi dan pengawasan agar perlindungan benar-benar berjalan optimal,” ungkap Iqra.
Iqra juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kekerasan.
“Tidak cukup hanya regulasi, tapi juga perlu edukasi dan pengawasan di tingkat keluarga maupun komunitas,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi kebijakan akan terus dikembangkan melalui konsultasi bersama masyarakat sipil dan pemerintah daerah.
“Ini bukan semata isu perempuan, melainkan isu bersama demi membangun Sumatera Barat yang inklusif, aman, dan berkeadilan bagi semua,” tutupnya.(son)
