Kab.Solok, (Utama Post) – Dalam rangka meninjau kembali langkah-langkah dalam proses pengendalian inflasi di kabupaten Solok, Pemerintah Kabupaten Solok mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Solok, pada Rabu, (11/01/2023) bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah.
Rapat yang dipimpin oleh Staf Ahli Bid. Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Eva Nasri, SH, MM, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo, Teta Midra, S.STP, M.Si, Kepala Dinas PUPR, Evia Vivi Fortuna, ST, MT, Kepala Dinas Perhubungan, Muhammad Djoni, Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah, Yossi Agusta, Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok dan Perwakilan masing-masing OPD terkait.
Rapat koordinasi yang diadakan dalam rangka meninjau kembali langkah-langkah dalam proses pengendalian inflasi di kabupaten Solok serta perkembangan-perkembangan yang telah kita lakukan dalam pengendalian Inflasi. Pada tahun 2022 nilai inflasi di Kabupaten Solok masih terbilang cukup tinggi yaitu pada angka 6,67%, sebagai daerah sentra produksi Holtikultura yang cukup.
Staf Ahli TPID, Eva Nasri, SH, MM, menuturkan bahwa, “sesuai arahan Sekretaris Daerah, pengendalian inflasi ini akan menjadi salah satu fokus utama kita pada tahun 2023 dengan angka inflasi saat ini masih tergolong cukup tinggi, Kegiatan Rakor ini akan rutin kita lakukan setiap bulannya dalam koordinasi pengendalian Inflasi Daerah saat ini”.
Pada tahun 2023 ini sesuai dengan arahan pemerintah ada 6 Langkah konkrit yang harus kita lakukan dan sebelumnya pada tahun 2022 telah kita tuntaskan sebanyak tiga langkah yakni diantaranya, Operasi Pasar Murah, Sidak Pasar dalam rangka pencegahan penahanan stok bahan pokok, Menjalin Kerjasama Antar Daerah.
Kabupaten Solok juga telah melaksanakan langkah-langkah lainnya dalam pengendalian Inflasi yakni, Merealisasikan Dana BTT (Belanja Tidak Terduga) yang memiliki kriteria penilaian berbeda dari 6 Langkah Konkrit serta Pemberian Bantuan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok untuk UMKM.
Sebagai leading sektor tim Pengendalian Inflasi Daerah yakni Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Yossi Agusta, memaparkan bahwa, “Agenda kita terkait pengendalian Inflasi salah satunya nanti adalah dalam pencegahan peningkatan harga yang signifikan pada saat Lebaran Idul Fitri beberapa bulan kedepan. Dalam meningkatkan hasil panen tentu perlu dilakukan langkah-langkah gerakan penanaman sebelumnya dan ini akan menjadi fokus kita pada bidang pertanian.
Dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah di kabupaten Solok kita telah memiliki 4 langkah secara garis besar diantaranya, Keterjangkauan Harga, perlu penyebarluasan informasi kebijakan dalam menjaga daya beli masyarakat untuk mendukung keterjangkauan harga.
Untuk mendukung program ini kita telah melakukan pencatatan harga setiap harinya oleh tim pencatatan informasi harga, dan untuk tahun 2023 ini kita telah kerjasama dengan dinas Kominfo dalam hal memiliki aplikasi secara online yakni SI GADIS ELOK (Sistem Informasi Harga Komoditi Pangan Strategi Kabupaten Solok) yang berisikan data data harga dan perubahan harga 20 Komoditas bahan Pokok setiap harinya.
Diantara 20 Bahan Pokok itu yakni Beras Premium, Beras Medium, Beras Termurah, Minyak Goreng, Bawang Merah, Cabe Merah Kriting, Cabe Rawit, Daging Ayam Broiler, Telur Ayam Ras, Tepung Terigu, Bawang Putih Import, Gula Pasir Lokal, Daging Sapi, Udang, Mie Instan, Tempe, Tahu Mentah, Pisang, Susu Bubuk, Susu Kemasan, Jeruk, Ikan Kembung, Ikan Nila, Ikan Mas, Ikan Tuna dan Ikan Gambolo.
Ketersediaan Pasokan, hal ini terutama untuk pangan strategis dengan peningkatan kegiatan-kegiatan produksi bahan pokok melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian. Kelancaran Distribusi, memperluas kerjasama antar daerah dimana telah kita lakukan dengan Food Station Jakarta, Kota Pekanbaru serta beberapa daerah lainnya.
Selanjutnya kita juga berencana untuk berkolaborasi dengan daerah seperti Pesisir Selatan dg komoditas Ikannya yang cukup baik. Selain itu dalam kelancaran Distribusi juga dibutuhkan infrastruktur yang memadai dan salah satunya pembukaan jalan usaha tani dapat dijadikan salah satu output pengendalian inflasi daerah.
Komunikasi Efektif, dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menjaga koordinasi dan kerjasama dengan baik di lingkup OPD hingga dengan pemerintah pusat, sehingga segala permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat dapat diminimalisir. (Milfiana.CP)
