Kab. Solok, (Utamapost) – Sebagai sinergi antara pemerintah daerah dengan perwakilan daerah ditingkat pusat, Bupati Solok, Jon Firman Pandu, SH menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Irman Gusman, pada Kamis (10/04/2025), bertempat di ruang kerja Bupati Solok.
Kunjungan Irman Gusman beserta jajaran kali ini adalah dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) tentang Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Solok. Turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, jajaran Forkopimda, Asisten I Syahrial, perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat Junaidi, para Kepala OPD, serta Ketua Forum Wali Nagari (Forwana) Kabupaten Solok dan jajaran.
Bupati Solok, Jon Firman Pandu, menyampaikan bahwa, “kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pusat dan daerah, melalui kolaborasi yang baik, Kabupaten Solok dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik. Kami juga ingin memastikan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih bisa berjalan optimal di Kabupaten Solok.”
Sementara itu, Irman Gusman menyampaikan bahwa, “saat ini pemerintah pusat tengah mendorong agenda besar pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Target awalnya sebanyak 70.000 koperasi, namun kini meningkat menjadi 80.000. Program ini sangat strategis dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat desa.”
Koperasi memiliki potensi besar untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang masih terjadi di berbagai daerah. “Saya berharap Kabupaten Solok dapat menjadi salah satu daerah tercepat dalam menyukseskan pembentukan Kopdes Merah Putih, tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi juga di tingkat nasional,” pungkasnya.
Gagasan pembentukan Kopdes Merah Putih merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang disampaikan dalam rapat bersama para menteri di Istana Negara pada 3 Maret 2025. Program ini bertujuan membentuk 70.000 koperasi desa di seluruh Indonesia.
Salah satu potensi strategis dari koperasi ini adalah memperpendek rantai pasok hasil pertanian, sehingga petani dapat memperoleh keuntungan lebih besar tanpa ketergantungan pada tengkulak. Di Provinsi Sumatera Barat sendiri, terdapat 1.035 nagari yang akan menjadi sasaran program ini, dengan masing-masing nagari akan memperoleh dana koperasi sebesar Rp. 5 miliar guna mendorong perputaran ekonomi masyarakat desa. (Milfiana.CP)
