PADANG, (Utamapost)- Dalam rangka meningkatkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) di bidang penganggaran dan pengawasan, Komisi I DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada Kamis (5/9). Diharapkan melalui konsultasi ini, fungsi pengawasan dan penganggaran Komisi I DPRD Jambi dapat lebih optimal ke depannya.
Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Sumbar, Ismelda Jenraini, mewakili Sekretaris DPRD Sumbar dalam menyambut kedatangan rombongan Komisi I DPRD Jambi. Ismelda menegaskan bahwa DPRD Sumbar berkomitmen untuk menyusun anggaran yang dapat mendukung pembangunan daerah secara maksimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat.
“DPRD Sumbar menjadi salah satu yang tercepat di Indonesia dalam membahas Perubahan APBD 2024,” ungkap Ismelda.
Ia menambahkan bahwa dalam sidang ketiga 2023/2024, DPRD Sumbar telah menyelesaikan pembahasan terkait perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) 2024, KUA PPAS 2025, serta Perubahan APBD 2024. Sedangkan RAPBD 2025 akan dibahas oleh anggota DPRD periode 2024-2029.
Dari sisi pengawasan, DPRD Sumbar terus menjalankan fungsinya, termasuk memantau pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan berbagai program OPD yang telah dialokasikan dalam APBD.
Rombongan Komisi I DPRD Jambi yang dipimpin oleh Hapis Hasbiallah menyatakan bahwa studi banding ini bertujuan untuk memperkuat kinerja mereka sesuai Tupoksi, khususnya dalam bidang pengawasan dan penganggaran. Mereka berharap dapat belajar dari strategi Sumbar dalam melaksanakan fungsi-fungsi ini.
“Kami ingin memahami strategi Sumbar dalam menjalankan pengawasan dan penganggaran, agar dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah kami,” ujar Hapis.
Ia berharap bahwa kunjungan ini dapat membantu DPRD Jambi mengadopsi metode dan strategi yang diterapkan di Sumbar untuk meningkatkan kinerja mereka di masa mendatang.(Son)
