Solok, (Utamapost) – Komitmen nyata dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah kembali ditunjukkan melalui kolaborasi strategis. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat menandatangani nota kesepakatan, pada Senin (06/10/2025), bertempat di Ruang Rapat Wali Kota Solok.
Penandatanganan nota kesepakatan rencana aksi kolaboratif pengendalian korupsi, dilakukan langsung oleh Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Kepala BPKP Provinsi, Arif Ardianto.
Penandatangan nota kesepakatan ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sistem pengendalian korupsi di Kota Solok. Rencana Aksi Kolaboratif ini merupakan langkah strategis yang fokus pada peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Pemerintah Kota Solok. Melalui kerja sama ini, diharapkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan, efektif, dan akuntabel, untuk memastikan seluruh kebijakan dan program pemerintah berjalan dengan integritas.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat, Arif Ardianto mengungkapkan bahwa, “Penandatanganan ini adalah wujud sinergi dan komitmen untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih. BPKP siap mendampingi Pemerintah Kota Solok dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan mitigasi risiko korupsi,”
Senada, Wako Ramadhani menegaskan bahwa, “Pemkot berkomitmen penuh melaksanakan langkah-langkah yang tertuang dalam Rencana Aksi. Kolaborasi dengan BPKP ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah di Kota Solok berjalan dengan transparan, efektif, serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat. (Milfiana.CP)
