Uncategorized

Peredaran Kosmetik Ilegal Dipresentasikan Kemenkumham Gorontalo Pada Hasil Analisis Kebijakan Melalui Pemanfaatan SIPKUMHAM

GORONTALO,(Utamapost) – (15/11/2022) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo melaksanakan kegiatan Presentasi Hasil Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) terhadap penelitian dengan judul “Optimalisasi Peran BPOM Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Provinsi Gorontalo” yang dilaksanakan secara virtual bertempat di ruang rapat kepala kantor wilayah.

Kegiatan dihadiri secara virtual oleh Kepala BPOM Provinsi Gorontalo, Kadis Perindag Kabupaten/Kota/Provinsi Gorontalo, Kadis Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi Gorontalo, Ka Badan Penyelesaian Sengketa Kabupaten/Kota/Provinsi Gorontalo, dengan narasumber Dr. Hijrah Lahaling yang merupakan dosen fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo Heni Susila Wardoyo diwakili Kepala Bidang HAM Bintang Napitupulu, menyampaikan bahwa SIPKUMHAM sebagai mesin riset yang berbasis artificial intelligence dibangun dengan inovasi crawling engine untuk mengumpulkan informasi yang bersumber dari internet, media daring dan sosial dengan pengumpulan data dilakukan secara otomatis dan setiap waktu.

Aplikasi ini dapat menampilkan data terkait sentimen isu dan jumlah kasus berdasarkan kategori tertentu serta dapat memberikan data dan informasi yang akurat, reliable, relevan dan cepat.

Penelitian atau analisis kebijakan terhadap permasalahan mengenai optimalisasi peran BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal di provinsi Gorontalo diharapakan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran dan mendorong kebijakan dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat, guna mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas melalui sinergisitas/koordinasi yang efektif dengan instansi terkait.

Pemberian informasi yang jelas atas produk/komestik yang diedarkan serta peningkatan pengetahuan masyarakat dalam membedakan produk atau kosmetik asli dengan palsu dapat membantu mencegah penggunaan terhadap kosmetik ilegal.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Dr. Hijrah Lahaling yang membahas mengenai optimalisasi peran BPOM terhadap pengawasan peredaran kosmetik ilegal di provinsi Gorontalo, yang dilanjutkan dengan diskusi.(Rlis/Utamapost/PAN).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top