PADANG, (Utamapost) – Ketua Tim Pakar DPRD Provinsi Sumatera Barat, HM Nurnas, menerima kunjungan kerja dari pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Jambi pada Kamis (24/4/2025). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumbar ini dilaksanakan dalam rangka konsultasi dan koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2024.
Wakil Ketua Pansus I DPRD Jambi, Zulkifli Linus, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang menelaah LKPJ Gubernur Jambi. Proses ini dilakukan menyusul pembentukan empat panitia khusus oleh DPRD Provinsi Jambi melalui rapat paripurna pada 14 April 2025 untuk menelaah secara mendalam laporan pertanggungjawaban kepala daerah tersebut.
“Kami menjadikan DPRD Sumatera Barat sebagai rujukan karena dinilai memiliki rekam jejak dan praktik terbaik dalam membahas LKPJ Gubernur. Kunjungan ini memberikan banyak wawasan yang sangat membantu kami,” ujar Zulkifli.
Pertemuan berlangsung aktif dan interaktif, dengan diskusi yang produktif serta pertukaran pandangan yang bermanfaat. Kedua belah pihak saling memberikan masukan demi menyempurnakan proses penyusunan LKPJ di masing-masing provinsi.
Zulkifli menambahkan bahwa penjelasan yang disampaikan oleh Ketua Tim Pakar DPRD Sumbar, HM Nurnas, memberikan banyak inspirasi dan akan menjadi acuan berharga bagi Pansus I DPRD Jambi dalam merumuskan rekomendasi atas LKPJ Gubernur.
Menanggapi hal tersebut, HM Nurnas menyambut baik kunjungan dari DPRD Jambi. Ia menyampaikan apresiasi atas semangat kerja sama antar-lembaga legislatif dan berharap hubungan baik ini terus terjaga untuk mendukung peningkatan kualitas pemerintahan daerah.
“Kami menyambut baik kehadiran rekan-rekan dari DPRD Jambi. Ini mencerminkan semangat kolaborasi yang positif antar DPRD provinsi. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus berlanjut dan memberi manfaat nyata bagi masing-masing daerah,” ujar Nurnas.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah positif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, khususnya dalam menyusun dan mengevaluasi LKPJ kepala daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja.(Son)
