PADANG, (Utamapost) – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan inklusif dengan berdiskusi langsung bersama perwakilan penyandang disabilitas. Pertemuan ini berlangsung sesaat setelah menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 (9/4)
Dalam sesi diskusi singkat namun bermakna tersebut, Muhidi mendengarkan berbagai keluhan serta harapan terkait kebutuhan dasar dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di wilayah Sumatera Barat.
Muhidi menegaskan bahwa seluruh masukan yang diterima tidak akan sekadar menjadi catatan, melainkan akan dikawal ketat dalam penyusunan RKPD 2027. Tujuannya jelas: memastikan kebijakan daerah berpihak pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Aspirasi yang disampaikan akan kita dorong masuk dalam perencanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kebutuhan kelompok disabilitas,” ujar Muhidi.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab legislatif dalam memastikan arah pembangunan daerah mencakup aspek-aspek berikut:
• Inklusivitas: Menghilangkan hambatan bagi kelompok rentan dalam mengakses fasilitas publik.
• Keadilan Sosial: Memastikan distribusi program pembangunan dirasakan oleh masyarakat disabilitas.
• Relevansi Kebijakan: Menyelaraskan program daerah dengan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar mengikuti tren kebijakan nasional.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Sumbar menekankan bahwa indikator keberhasilan pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata.
”Perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar selaras dengan kebijakan nasional, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan adanya pengawalan langsung dari unsur pimpinan DPRD, diharapkan dokumen RKPD 2027 mendatang dapat menjadi tonggak sejarah baru bagi terciptanya Sumatera Barat yang lebih ramah disabilitas dan inklusif bagi semua.
