DPRD Provinsi Sumbar

Ketua Sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar Menyerahkan Palu Pimpinan Kepada Ketua Definitif DPRD Sumbar

PADANG, (Utamapost)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna untuk pelantikan pimpinan definitif periode 2024-2029, Rabu (9/10/2024). Dengan pengesahan ini, DPRD siap membentuk alat kelengkapan dan menjalankan tugas-tugas kedewanan secara efektif.

Pimpinan definitif yang dilantik adalah Muhidi sebagai Ketua, dengan Evi Yandri Rajo Budiman, M. Iqra Chissa Putra, dan Nanda Satria sebagai Wakil Ketua. Keempatnya berasal dari berbagai partai, yakni PKS, Gerindra, Golkar, dan Nasdem.

Rapat tersebut dibuka oleh Ketua Sementara DPRD, Irsyad Syafar, yang menjelaskan bahwa pengusulan pimpinan definitif telah diputuskan pada 17 September 2024 dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri melalui keputusan tertanggal 4 Oktober 2024. Irsyad kemudian menyerahkan palu pimpinan kepada Ketua DPRD baru, Muhidi, menandai berakhirnya masa tugas pimpinan sementara.

Pelaksana Tugas Asisten I Pemprov Sumbar, Irwan, yang hadir mewakili Plt Gubernur Audy Joinaldy, menyampaikan ucapan selamat kepada DPRD baru. Ia menekankan bahwa keberadaan pimpinan definitif memungkinkan segera dilaksanakannya agenda penting pemerintahan daerah, seperti pembahasan peraturan daerah.

Ketua DPRD definitif, Muhidi, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran seluruh anggota DPRD dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Ia berjanji akan segera membentuk alat kelengkapan DPRD untuk memastikan pelaksanaan tugas dapat berjalan maksimal, termasuk menyelesaikan pembahasan RAPBD 2025 dan rencana kerja lainnya.

Muhidi juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi, baik di tingkat global maupun nasional, seperti ketidakpastian ekonomi, transisi kepemimpinan, dan pengurangan dana transfer pusat. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bersinergi dan memperkuat kolaborasi guna menghadapi berbagai hambatan yang ada.

Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan terus meningkatkan kapasitasnya untuk menjaga fungsi “check and balance” dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top