PADANG, (Utamapost)- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Barat, Syukriah HG, di ruang kerjanya pada Senin, 7 Januari 2025. Pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan optimal.
Dalam diskusi tersebut, Syukriah HG menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama DAK fisik. Ia menekankan bahwa pencairan anggaran pembangunan harus dimulai sejak awal tahun agar pelaksanaan proyek dapat berjalan lancar dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana transfer dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam upaya peningkatan ekonomi,” ujar Syukriah.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran serta koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pusat, dan DPRD agar dana publik dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran.
Salah satu isu yang turut dibahas dalam pertemuan ini adalah potensi ekspor produk unggulan Sumatera Barat, khususnya dari sektor pertanian dan perkebunan, yang dinilai belum termanfaatkan secara maksimal. Syukriah menyampaikan harapannya agar Pelabuhan Teluk Bayur dapat dikembangkan sebagai pusat ekspor langsung dari Sumatera Barat, termasuk dalam upaya memasok bahan pangan dan hasil perkebunan ke Benua Afrika.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Ia juga menyoroti perlunya pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing stakeholder dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Dengan sinergi yang kuat, anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah,” tegas Muhidi.
Kunjungan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif guna memastikan pengelolaan anggaran yang lebih transparan, efisien, serta berdampak nyata bagi kemajuan Sumatera Barat.(son)
