Padang, (Utamapost)– Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, meminta pemerintah daerah segera menyusun rencana kerja strategis yang terukur untuk menanggulangi praktik illegal mining (pertambangan ilegal) dan illegal fishing (penangkapan ikan ilegal) di wilayah Sumbar. Ia menekankan bahwa rencana tersebut harus memiliki target tahunan yang jelas agar kemajuan penanganannya dapat diukur secara konkret.
Pernyataan itu disampaikan Muhidi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda Provinsi Sumatera Barat yang membahas penanganan illegal mining, illegal fishing, serta antisipasi kelangkaan BBM bersubsidi, Jumat (24/10/2025) di Istana Gubernur Sumbar.
“Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait harus memiliki target tahunan yang terukur mengenai seberapa banyak praktik illegal mining dan illegal fishing yang bisa ditekan. DPRD Sumbar siap mendukung melalui fungsi legislasi dan penganggaran,” ujar Muhidi.
Ia menegaskan, penyusunan rencana strategis tidak boleh berhenti pada forum diskusi semata, melainkan harus dituangkan dalam langkah konkret dengan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Jangan hanya sebatas rapat tanpa hasil nyata. Harus ada struktur kerja yang jelas, indikator capaian yang terukur, serta komitmen semua pihak untuk menjalankan peran masing-masing,” tegasnya.
Selain itu, Muhidi juga menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar, yang kerap terjadi di beberapa daerah di Sumatera Barat. Ia menilai, salah satu penyebab kelangkaan tersebut adalah tingginya aktivitas pertambangan dan penangkapan ikan ilegal yang menggunakan BBM bersubsidi secara tidak semestinya.
“Jika praktik illegal mining dan illegal fishing dapat ditekan, maka kelangkaan BBM bersubsidi bisa diminimalkan. Hal ini penting agar kebutuhan masyarakat umum tetap terpenuhi,” tutup Muhidi. (Son)
