DPRD Provinsi Sumbar

Ketua DPRD Sumbar Muhidi: Momentum Idulfitri Seharusnya Menjadi Energi Baru Bagi Aparatur Sipil Negara Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat

PADANG, (Utamapost)- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk kembali bekerja dengan semangat penuh setelah libur Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Menurutnya, momen Idulfitri seharusnya menjadi energi baru, bukan justru menurunkan produktivitas kerja.

“Libur Lebaran harus menjadi penyegar semangat pengabdian. Jangan sampai semangat melayani masyarakat melemah setelah liburan,” ujar Muhidi dalam pernyataan resminya di Padang, Senin (7/4).

Ia menegaskan, percepatan pemulihan kinerja pelayanan publik pascalibur panjang sangat penting, terutama bagi instansi yang melayani langsung kebutuhan warga. Pelayanan publik, kata Muhidi, merupakan wajah dari kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat.

“Ketepatan waktu, sikap profesional, dan kesiapan dalam melayani harus jadi prioritas. Keterlambatan dan kelalaian bisa menimbulkan kekecewaan, apalagi banyak urusan tertunda selama liburan yang kini harus segera dituntaskan,” tegasnya.

Muhidi mengapresiasi instansi yang telah mengambil langkah antisipatif agar pelayanan tetap berjalan optimal sejak hari pertama masuk kerja. Ia berharap semangat tersebut bisa ditularkan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumbar.

“Libur panjang adalah waktu untuk refleksi diri. Namun setelah itu, aparatur negara harus menunjukkan integritas dan etos kerja yang lebih kuat. Pelayanan publik bukan sekadar rutinitas, tapi bentuk nyata pengabdian kepada bangsa,” ujarnya.

Muhidi juga mendorong agar seluruh OPD melakukan evaluasi terhadap pelayanan sebelum dan sesudah libur panjang. Hal ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan langkah perbaikan ke depan.

“DPRD Sumbar siap mendukung segala upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik melalui pengawasan maupun penganggaran. Pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi yang kita dorong bersama,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Muhidi juga mengajak masyarakat ikut berperan aktif mengawasi mutu layanan yang mereka terima. Ia menilai, kritik dan masukan dari publik adalah bagian penting dari sistem demokrasi yang sehat dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan rakyat.(Son)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top