PADANG, (Utamapost)- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mengimbau seluruh instansi pemerintah agar segera mengoptimalkan kembali pelayanan publik setelah libur Hari Raya Idulfitri 1446 H. Ia menekankan pentingnya profesionalisme aparatur negara, terutama di sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, Selasa (2/4)
Menurut Muhidi, masa libur Lebaran seharusnya menjadi sarana menyegarkan kembali semangat dan komitmen dalam melayani, bukan menjadi alasan menurunnya kinerja. Karena itu, ia meminta agar hari pertama kerja usai libur dimanfaatkan untuk langsung memberikan pelayanan yang maksimal.
“Setelah merayakan Idulfitri bersama keluarga, mari kita kembali menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Seluruh unit pelayanan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus langsung bekerja optimal tanpa penundaan,” kata Muhidi
Ia menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah nyata kehadiran negara bagi masyarakat. Oleh sebab itu, keterlambatan, kelalaian, atau perilaku tidak profesional sangat tidak dibenarkan karena dapat merugikan warga yang membutuhkan layanan cepat.
“Jangan sampai masyarakat kecewa karena layanan lamban. Libur panjang pasti meninggalkan banyak urusan administratif yang menumpuk, dan kita harus siap menyelesaikannya,” tegasnya.
Muhidi juga mengapresiasi instansi yang telah bersiap sejak dini untuk memastikan pelayanan berjalan lancar sejak hari pertama kerja. Ia berharap semangat itu bisa menjadi contoh bagi seluruh institusi pemerintahan di Sumatera Barat.
“Idulfitri bukan hanya tentang selebrasi, tetapi juga momentum memperbarui semangat kerja dan integritas pelayanan. Layani masyarakat dengan sepenuh hati, karena itu bagian dari pengabdian kepada daerah dan bangsa,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muhidi turut meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan publik, baik sebelum maupun sesudah libur panjang. Evaluasi tersebut diharapkan bisa menjadi dasar untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan efektivitas pelayanan.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal perbaikan layanan publik melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif, menurutnya, merupakan pilar penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi.
“DPRD akan terus mendorong terciptanya sistem pelayanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses. Ini bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan,” ujarnya lagi.
Muhidi turut mengajak masyarakat untuk aktif memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap layanan yang diterima. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, katanya, akan mempercepat lahirnya pelayanan publik yang lebih baik dan berkeadilan.(Son)
