Solok, (Utamapost) – Untuk menjamin kepastian hukum dalam penataan perangkat Daerah, Panitia Khusus Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DPRD Kota Solok melakukan pembahasan perubahan kembali atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Minggu (18/05/2025), bertempat diruang Rapat DPRD Kota Solok.
Rapat Pansus tersebut dihadiri oleh koodinator Pansus yang sekaligus Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, SE, MM dan Wakil Ketua Pansus, Mira Harmadia.S.S dan rapat Pansus dipimpin oleh Ketua Pansus SOTK Efriyon Coneng, SH, Wakil Ketua Pansus, Dr. Rio Putra, SE,MM, Sekretaris Pansus Rusnaldi, SE serta anggota Pansus Yusmanita, SH, Ade Merta, S. Pd,Rika Hanom, S. Pd,Deni Nofri Pudung, Wazadly, SH dan Romi Indra Utama, ST.
Selain itu hadir juga tim penyusun produk hukum Pemko Solok, Asisten III Zulfadrim, Sekretaris Bappeda, Nadia Efrianti, SE, MM Sekretaris BKD, Susan Hariyani, Kabag Hukum, Deni Hariatis, SH, MH, Kabag Organisasi Lusya Adelina.
Ketua Pansus SOTK, Efriyon Coneng, SH menyebutkan bahwa, “melalui Pansus yang dalam tahap pembahasan saat ini diharapkan sesuai proses penataan kelembagaan sehingga berjalan cermat dan terukur, serta menghasilkan struktur organisasi yang lebih ramping namun tetap fungsional.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya efisien secara anggaran, tetapi juga mampu menjamin pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.Kita menekankan agar dampak dari penggabungan beberapa OPD dapat diantisipasi melalui mekanisme yang rasional dan tepat sasaran,”ungkapnya.
Sebelumnya, Wako Ramadhani dalam Nota penjelasan Ranperda Perubahan kedua atas Perda No.5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Kota Solok, hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.
Lebih lanjut didalam pengelompokan Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan/ fungsi penunjang, dan staf pendukung. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti, fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. (Milfiana.CP)
