Daerah

Jajaran Kemenkumham Gorontalo Ikuti Seminar Pembangunan Indeks HAM Indonesia Secara Virtual

“Sejak 2022, pemerintah membuat atau sedang menyusun Indeks Pembangunan HAM di Indonesia, dengan tujuan sebagai pedoman kementerian dan lembaga terkait implementasi hak asasi manusia,” Tutur Mualimin.

Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menggelar Seminar Pembangunan Indeks HAM Indonesia dirangkaikan dengan Perayaan Hari Hak Asasi Manusia Ke-74 yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Jakarta. Kamis (8/12/2022).

GORONTALO, (Utamapost) – Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menggelar Seminar Pembangunan Indeks HAM Indonesia dirangkaikan dengan Perayaan Hari Hak Asasi Manusia Ke-74 yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Jakarta. Kamis (8/12/2022).

Kegiatan Pembangunan Indeks HAM ini merupakan Instrument Pengukuran Objektif untuk mengetahui situasi penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia.

Disamping itu juga Pembangunan Indeks HAM ini dapat digunakan sebagai landasan atau sumber data untuk melakukan analisis sekundar dan penyusunan kebijakan berbasis HAM di Indonesia.

Pembangunan Indeks HAM di ikuti oleh Pengemban Fungsi Pelayanan Hukum dan HAM dalam hal ini dihadir oleh Kepala Bidang HAM, Para Pejabat Pengawas, serta Jajarannya dari Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Heni Susila Wardoyo mengikuti kegiatan seminar ini secara virtual dari ruang kerjanya.

Dan arah kebijakan Pembangunan Indeks HAM Indonesia yaitu untuk merefleksikan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Lanjut Heni, Pengembangan ini secara garis besar, dengan tersedianya Indeks HAM Indonesia, diharapkan dapat bermanfaat untuk melakukan pemetaan dan pengukuran kinerja pemerintah, serta kualitas dan kuantitas arah pemajuan dan pembangunan HAM.

Sehingga dapat menjadi tolak ukur untuk pemberian rekomendasi terhadap isu-isu yang perlu diprioritaskan dalam menjamin penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Membuka kegiatan, Plt. Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Dr. Mualimin Abdi mengatakan pembentukan indeks tersebut sebagai pedoman kementerian dan lembaga terkait dalam menerapkan hak asasi manusia.

“Sejak 2022, pemerintah membuat atau sedang menyusun Indeks Pembangunan HAM di Indonesia, dengan tujuan sebagai pedoman kementerian dan lembaga terkait implementasi hak asasi manusia,” Tutur Mualimin.

Hadir juga Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej sebagai keynote speaker, menyebutkan bahwa indeks HAM Indonesia menjadi tolok ukur terhadap isu-isu yang harus menjadi prioritas.

“Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi HAM. Kami berpihak pada mewujudkan HAM,” ungkap Wamenkumham yang akrab di sapa Prof. Eddy ini. Ia menegaskan pemerintah wajib dan bertanggung jawab penuh dalam memajukan hak asasi manusia di tanah air.

Dengan adanya indikator HAM di Indonesia, Prof. Eddy menilai indeks tersebut bisa menggambarkan implementasi HAM di Indonesia. Baik hak sipil, politik, dan dengan kelompok rentan.(PAN/Utamapost).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top