PADANG, (Utamapost)- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menghadiri peresmian Klinik UMKM Minang Bangkit yang dilakukan Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Y Moraza, Jumat (23/1) di halaman Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar.
Dalam kesempatan tersebut, Muhidi menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadirkan program pemulihan bagi 4.876 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat. Ia menilai kehadiran Klinik UMKM Minang Bangkit menjadi bukti konkret komitmen negara dalam melindungi serta menguatkan sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Kami sangat mengapresiasi aktivasi Klinik UMKM Minang Bangkit ini. Ini adalah wujud nyata sinergi pusat dan daerah yang memang kita harapkan. Terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian UMKM, terlebih Wakil Menteri hadir langsung,” ujar Muhidi.
Menurutnya, program tersebut memang memprioritaskan pendampingan bagi UMKM yang terdampak bencana, namun tetap membuka ruang bagi pelaku usaha lainnya untuk memperoleh layanan serupa. Ia menekankan pentingnya pengelolaan klinik secara serius, fokus, dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan pelaku usaha.
Muhidi menjelaskan, konsep Klinik UMKM Minang Bangkit dirancang seperti layanan kesehatan, yakni melakukan “pemeriksaan” menyeluruh terhadap kondisi usaha. Setiap pelaku UMKM akan diidentifikasi persoalannya, dianalisis kebutuhannya, kemudian diberikan rekomendasi atau strategi konkret agar usahanya dapat kembali tumbuh dan berkembang.
Dengan pendekatan tersebut, ia berharap pemulihan UMKM tidak bersifat seremonial semata, tetapi menghasilkan dampak nyata dan berkesinambungan bagi perekonomian masyarakat.
Ia pun mengimbau seluruh pelaku UMKM, khususnya yang terdampak bencana, agar memanfaatkan fasilitas klinik tersebut secara optimal sebagai sarana pemulihan dan peningkatan kapasitas usaha.
“Kita harap UMKM dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit dan berkembang kembali,” pungkasnya.
Turut hadir dalam peresmian tersebut Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah unsur terkait lainnya.
