PADANG (utamapost) — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Workshop Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai sekaligus Pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar di Auditorium Istana Gubernur, Rabu (24/9/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Pengelolaan DAS Anai dalam Mitigasi Risiko Bencana Hidrometeorologi sekaligus Pengukuhan KKMD Provinsi Sumatera Barat.”
Acara turut dihadiri Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut., M.Tourism, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Nurul Iftitah, S.Hut., M.Si, jajaran pejabat Pemprov Sumbar, akademisi, pelaku usaha, dan perwakilan pemerintah daerah dari Tanah Datar, Padang Panjang, serta Padang Pariaman.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam sambutannya menyoroti kondisi DAS Anai yang kini menghadapi tekanan akibat tambang ilegal, alih fungsi lahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. “Kerusakan DAS menimbulkan banjir, longsor, erosi, kekeringan, serta terganggunya ekosistem sungai. Diperlukan empat langkah utama untuk penyelamatan, yakni rehabilitasi dan konservasi, penegakan hukum, penertiban pemanfaatan lahan sesuai RTRW, serta peningkatan kesadaran kolektif,” ujarnya.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar tercapai keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dalam kesempatan yang sama, ia mengukuhkan pengurus KKMD Sumbar sebagai wujud komitmen memperkuat aksi konservasi dan rehabilitasi mangrove, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta menjalankan koordinasi sesuai amanat Perpres No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
Menurut Gubernur, tantangan utama pengelolaan mangrove di Sumbar masih berkutat pada praktik penebangan liar, alih fungsi lahan, pencemaran limbah, serta konflik sosial-ekonomi di wilayah pesisir.
Sementara itu, Dr. Ristianto Pribadi menekankan pentingnya partisipasi publik dan inovasi pembiayaan dalam pengelolaan DAS dan mangrove. Ia berharap KKMD Sumbar dapat menjadi contoh bagi provinsi lain, sekaligus mendorong komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi antara pusat, daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.(jel/adpsb)
