Solok, (Utamapost) – Terkait jawaban atas penyampaian nota penjelasan Walikota tentang perubahan APBD tahun 2024, Fraksi Golkar menyampaikan pandangan umum Fraksi yang dibacakan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Irman Yefri Adang, SH, MH dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Sabtu (28/09/2024), bertempat di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Kota Solok.
Persoalan lemahnya pelayanan BPJS Kesehatan yang ditanggung APBD hingga peningkatan khamtibmas ditengah-tengah masyarakat menjadi topik utama dalam pandangan fraksi Partai Golkar. Ada beberapa hal yang disampaikan berupa kritik dan saran sebagai bentuk evaluasi atas program dan kegiatan pemerintah daerah.
Dalam rangka peningkatan pembangunan dan pelayanan yang dihimpun dari penyampaian aspirasi masyarakat ataupun temuan Fraksi Golkar dilapangan seperti menjaga konsistensi program dan kegiatan yang telah di rencanakan pada masing-masing OPD, dan agar adanya percepatan progres program kegiatan baik yang sedang berjalan dengan sumber pembiayaan APBD tahun 2024, maupun kegiatan yang nantinya akan dibiayai melalui APBD Perubahan tahun 2024.
Lebih lanjut Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah Kota Solok dalam melanjutkan fungsinya untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat.
APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Solok yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya dalam pengimplementasiannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan tepat sasaran.
Yang lebih penting lagi APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat, bermanfaat melebihi nilai uangnya di tengah masyarakat. Yang artinya, seluruh program dan kegiatan pemerintah tidak hanya menghasilkan output, seperti pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan) atau penyediaan layanan (pasar modern dan rumah sakit) namun Out put bisa diukur dengan kuantitas dan kualitas fisik.
Namun program Pemerintah tersebut harus memiliki out come yang lebih luas dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat kota solok seperti peningkatan aksesibilitas yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi lokal, mempermudah pelaku usaha kecil untuk menjual produk mereka kepada konsumen, memberikan kesempatan bagi pelaku umkm untuk berkembang dan memperluas jaringan pemasaran.
“Pembangunan pasar sangat luas dan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, kita harapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Dan fraksi partai golkar berkomitmen untuk menggawal pelaksanaannya agar benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat sehingga mampu membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat kota Solok,” ungkapnya. (Milfiana.CP)
