PADANG, (Utamapost) – Fraksi-fraksi DPRD Sumatera Barat menekankan pentingnya arah belanja daerah dalam Perubahan APBD 2025 agar lebih tepat sasaran, terutama pada sektor-sektor prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025, Kamis (28/8).
Juru Bicara Fraksi NasDem, Endarmy, menegaskan agar alokasi anggaran difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi rakyat. Ia juga mengingatkan agar setiap program yang disusun berpihak pada kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak.
“Kami juga mendorong peningkatan program pelatihan kerja untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Ade Putra menyoroti rendahnya realisasi belanja hingga Juli 2025 yang baru mencapai 47,73 persen, dengan belanja modal hanya 27,33 persen. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada lambatnya pergerakan ekonomi masyarakat. “OPD harus lebih selektif dalam menyusun program agar tidak ada kegiatan beranggaran besar tapi minim manfaat,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dengan juru bicara Sri Kumala Dewi meminta pemerintah daerah lebih serius merealisasikan program hingga akhir tahun anggaran. Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi agar tidak banyak temuan dari BPK.
Senada, Fraksi Golkar melalui Zaksai Kasni mengingatkan OPD yang mendapat tambahan anggaran untuk segera mempercepat pelaksanaan kegiatan. “Jangan sampai penambahan anggaran justru berujung pada SILPA besar di akhir tahun,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PAN lewat Hendra Halim menekankan perlunya optimalisasi sumber daya agar target PAD tercapai. “Jika PAD tidak terpenuhi, otomatis akan mengganggu belanja program bagi masyarakat,” katanya.
Usai rapat kerja, DPRD Sumbar bersama Pemerintah Provinsi mengesahkan Ranperda Perubahan APBD 2025 dalam rapat paripurna. Total postur anggaran yang disepakati sebesar Rp6,244 triliun, terdiri dari target pendapatan Rp6,126 triliun, belanja daerah Rp6,244 triliun, dan pembiayaan netto Rp117,73 miliar.
Gubernur Mahyeldi dalam pidatonya menegaskan, meski keterbatasan fiskal masih menjadi kendala, pemerintah tetap berupaya memaksimalkan alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas, baik pelayanan dasar maupun non-pelayanan dasar.. (Son)
