PADANG, (Utamapost) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) resmi menetapkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama Kantor DPRD Sumbar, Jumat (19/9/2025).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua Iqra Chissa dan Sekretaris DPRD Maifrizon. Hadir pula Wakil Gubernur Sumbar Vasco Ruseimy yang mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Dalam sambutannya, Muhidi menegaskan bahwa KUA-PPAS merupakan dokumen strategis yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
“Alhamdulillah, setelah melalui pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, KUA-PPAS 2026 akhirnya disepakati. Ini menjadi langkah awal dalam proses penyusunan APBD Sumatera Barat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembahasan KUA-PPAS kali ini menekankan pada pentingnya efisiensi penggunaan anggaran, terutama di tengah proyeksi penurunan pendapatan daerah tahun depan. Berdasarkan Rancangan APBN 2026, Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan sekitar 24,8 persen, sehingga DPRD mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat pembiayaan pembangunan.
“DPRD Sumbar akan terus mengawal agar kebijakan anggaran yang disusun benar-benar berpihak kepada masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur,” tegas Muhidi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasco Ruseimy menjelaskan bahwa penyusunan rancangan KUA-PPAS 2026 telah mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi daerah hingga situasi nasional dan global.
“Penyusunan KUA-PPAS 2026 berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025. Setiap urusan pemerintahan telah disertai proyeksi pendapatan, sumber pembiayaan, serta asumsi yang menjadi dasar perhitungannya,” ungkap Vasco.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2026, DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimistis penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan tepat waktu, efektif, dan mampu menjawab tantangan ekonomi daerah di tengah keterbatasan fiskal.(son)
