PADANG, (Utamapost) – Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, pimpinan dan anggota Komisi I, II, dan III DPRD Kabupaten Solok Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rabu (30/4/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan konsultasi dan berbagi informasi terkait pelaksanaan tugas serta kewenangan komisi-komisi sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rombongan DPRD Solok Selatan dipimpin oleh anggota Komisi I, Syafril, dan diterima langsung oleh Ketua Tim Pakar DPRD Sumbar, M. Nurnas, di ruang Badan Anggaran DPRD Sumbar.
Syafril mengungkapkan bahwa pihaknya ingin memperdalam pemahaman mengenai pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD—legislasi, anggaran, dan pengawasan—yang dijalankan melalui komisi-komisi DPRD, sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 48.
“Kami ingin belajar bagaimana proses pembahasan rancangan peraturan daerah antara komisi dan pansus berlangsung, serta bagaimana bentuk dan tindak lanjut pengawasan terhadap implementasi Perda dan Perkada,” jelasnya.
Selain itu, pertemuan juga membahas strategi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh komisi. Syafril menegaskan bahwa pengawasan terhadap produk hukum daerah merupakan bagian penting dari peran konstitusional DPRD untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada masyarakat.
Sementara itu, M. Nurnas menyampaikan pentingnya DPRD memiliki dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Menurutnya, Renstra yang disusun lima tahunan menjadi landasan strategis bagi DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan program kerja jangka menengah.
“Renstra diturunkan dari RPJMN dan menjadi dasar dalam penyusunan Renja tahunan. Renja ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan anggaran, sehingga semua kebijakan DPRD lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat,” papar Nurnas.
Diharapkan, hasil dari kunjungan ini mampu memperkuat kinerja DPRD Kabupaten Solok Selatan dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam bidang legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang responsif dan akuntabel.(Son)
