PADANG, (Utamapost)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja dari Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanah Datar pada Senin (16/6/2025). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar tersebut diterima langsung oleh Anggota DPRD Sumbar, Daswanto.
Kunjungan ini bersifat konsultatif dan berfokus pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam suasana diskusi yang terbuka dan produktif, kedua lembaga legislatif saling bertukar pandangan terkait mekanisme penyusunan, evaluasi, serta pelaporan keuangan daerah.
Daswanto dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antar-DPRD lintas wilayah guna memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Pertemuan ini menjadi refleksi semangat bersama untuk mendorong praktik pemerintahan yang lebih baik. Dialog seperti ini penting sebagai ruang belajar bersama dan saling memperkaya perspektif,” ujar Daswanto.
Ia menambahkan, interaksi antar-lembaga legislatif di tingkat kabupaten dan provinsi dapat menciptakan kebijakan fiskal yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
Sementara itu, Ketua Banggar DPRD Tanah Datar menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan informasi yang diberikan DPRD Sumbar. Ia juga menyampaikan berbagai pertanyaan dan saran terkait proses penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban APBD agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik.
“Diskusi ini sangat bermanfaat. Kami berharap pertukaran informasi ini dapat memperkuat proses legislasi dan mendorong pengelolaan anggaran yang semakin tepat guna dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen kedua lembaga legislatif dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sinergi antara DPRD provinsi dan kabupaten diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan.
