PADANG, (Utamapost)- DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendesak pemerintah provinsi (Pemprov) untuk meningkatkan upaya dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung optimalisasi pembangunan. Saat ini, stabilitas keuangan Sumbar sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (16/8).
Ketua DPRD Sumbar, Supardi, dalam wawancara terbaru, mengungkapkan kekhawatirannya tentang penurunan alokasi dana transfer pusat pada tahun 2025. Penurunan ini disebabkan oleh pemekaran daerah di berbagai provinsi, termasuk Papua, serta di beberapa kabupaten lainnya. “Alokasi dana transfer kemungkinan akan berkurang pada 2025 karena pemekaran daerah. Ini tentu akan mempengaruhi pembagian dana transfer ke daerah,” jelas Supardi.
Dia menambahkan bahwa pemerintah pusat telah memperingatkan agar daerah memaksimalkan potensi PAD untuk memastikan program pembangunan terus berjalan dengan baik. “Kami mendorong daerah untuk menggali potensi pendapatan lebih luas dan tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor. Maksimalkan sektor-sektor lain untuk meningkatkan pendapatan,” tuturnya.
Supardi berharap bahwa target PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 tidak mengalami penurunan yang signifikan, berkat kinerja maksimal Pemprov dalam memanfaatkan potensi yang ada. Dia menekankan pentingnya pengelolaan yang baik terhadap aset Pemprov dan sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan pendapatan.
Sementara itu, anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat, Aida, menyatakan bahwa pemerintah harus berusaha menggali sumber pendapatan secara luas tanpa membebani perekonomian masyarakat. “Pemprov diharapkan dapat membuka, membangun, dan mengembangkan usaha masyarakat secara maksimal. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, diharapkan pendapatan daerah juga akan meningkat melalui pajak dan retribusi,” ujarnya.(son)
