DPRD Provinsi Sumbar

Bahas Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ, DPRD Sumbar Terima Kunjungan DPRD Solok Selatan

PADANG, (Utamapost)- DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja dari pimpinan dan anggota komisi gabungan DPRD Kabupaten Solok Selatan pada Rabu (25/6/2025). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Khusus I DPRD Sumbar ini membahas strategi dan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.

Rombongan DPRD Solok Selatan dipimpin oleh Ketua DPRD Mardius dan disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, serta Plt. Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon. Dalam sambutannya, Mardius menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan memperdalam pemahaman mengenai mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam LKPJ, terutama saat rekomendasi tidak direspon secara maksimal oleh OPD terkait.

“Kami ingin mendapatkan masukan strategis tentang bagaimana memastikan agar rekomendasi DPRD dapat diimplementasikan dengan konsisten oleh pemerintah daerah. Ini penting demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” ujar Mardius.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab penuh untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD sebagai bagian dari kewajiban konstitusional. Ia juga mengingatkan bahwa DPRD memiliki sejumlah instrumen, seperti hak interpelasi dan hak angket, untuk menindak lanjuti ketidakpatuhan dari pihak eksekutif.

“Semua rekomendasi yang disampaikan DPRD bertujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga penganggaran dan pembentukan regulasi,” jelas Iqra. Ia juga menyarankan agar komisi-komisi DPRD aktif memantau implementasi rekomendasi melalui rapat kerja rutin maupun kunjungan langsung ke lapangan.

Iqra turut menyoroti hasil evaluasi DPRD Sumbar dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan program kerja OPD. Menurutnya, pengawasan DPRD telah mendorong penyelarasan yang lebih baik antara kebutuhan masyarakat dengan pelaksanaan program daerah. “Kalau dulu banyak program yang tumpang tindih, sekarang sudah jauh lebih terstruktur dan tepat sasaran,” tutupnya.(son)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top