Padang, (Utamapost)- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menerima audiensi dari Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar pada Jumat, 3 Januari 2025. Pertemuan yang berlangsung di gedung DPRD Sumbar ini turut dihadiri oleh Plt Sekretaris Dewan (Sekwan), Maifrizon.
Dalam kesempatan tersebut, Muhidi menyampaikan dukungannya terhadap keterbukaan informasi publik, yang menurutnya merupakan hak masyarakat dan bagian dari prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Ia menegaskan bahwa transparansi berperan penting dalam menjaga demokrasi serta melindungi hak-hak masyarakat.
“Keterbukaan informasi sangat penting untuk mendukung demokrasi dan mencegah terjadinya penzaliman terhadap hak masyarakat,” ujar Muhidi.
Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa ada batasan tertentu dalam keterbukaan informasi yang perlu diperhatikan agar tidak merugikan pihak-pihak terkait.
Sementara itu, Ketua PJKIP Sumbar, Almudazir, mengapresiasi kesediaan Ketua DPRD Sumbar dalam menerima audiensi. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik dapat berperan dalam upaya pemberantasan korupsi, sejalan dengan visi Nawacita Presiden Prabowo yang menargetkan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen DPRD Sumbar dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, selaras dengan aspirasi masyarakat Sumatera Barat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.(son)
