Dharmasraya (UtamaPost)-Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya menyerahkan Laporan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2022 ke KI Sumbar.
Penyerahan Laporan Ini di Wakili oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (KABID IKP) Misbah Hulkhair di sambut oleh Wakil Ketua komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Bapak Arif Yumardi, Rabu 15 maret 2023.
Pada saat Penyerahan Laporan Keterbukaan Informasi Publik tersebut, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Misbah Hulkhair Menyampaikan akan terus Berkomitmen untuk Meningkatkan layanan Informasi publik.
Kenudian akan melakukan pengembangan, aktivitas keterbukaan informasi publik, baik melalui media non elektronik dan elektronik akan lebih dimaksimal kan.
Terutama melalui website, medsos seperti Facebook dan Instagram akan lebih di variasikan supaya mudah dipahami oleh pengguna informasi dan juga Mudah di Aksesnya Oleh Masyarakat.
Pada prinsipnya PPID Kabupaten Dharmasraya dibawah pimpinan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dalam hal ini Di wakili Oleh Kabid Ikp Misbah hulkhair akan tetap dengan komitmen awal untuk menjadikan kabupaten Dharmasraya sebagai kabupaten informatif agar tercipta pemerintahan yg bersih, transparan dan akuntabel.
Wetri Yani sebagai Koordinator PPID Dharmasraya juga Berkesempatan Untuk menyampaikan harapannya.
Tahun 2023 Ini PPID Dharmasraya fokus pada komitmen dari seluruh PPID pelaksana dalam memenuhi daftar informasi publik.
“Target PPID Kabupaten Dharmasraya tahun ini , selain mempertahankan predikat kabupaten informatif, mudah-mudshan juga bisa mencapai peringkat tiga besar,” ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Rovanly Abdams mengatakan keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen untuk mencapai informasi yang Lebih akurat dalam rangka reformasi birokrasi.
Hal itu sesuai dengan Amanat Undang -Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonenesia.
“Oleh karena itulah perlu dilakukan berbagai strategi ataupun cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu dapat tercapai dan memberikan tingkat kepuasan Dari Masyarakat
Dharmasraya khususnya,” tutur Kadis.(ed)
