PADANG, (Utamapost) – Penguatan koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, profesional, dan akuntabel. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026).
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., turut menghadiri kegiatan yang diikuti jajaran pimpinan daerah se-Sumatera Barat tersebut. Pertemuan ini menjadi forum koordinasi untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi sekaligus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas.
Kegiatan tersebut melibatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), bersama sejumlah pejabat dari instansi pusat maupun daerah.
Kehadiran Muhidi bersama para kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota menunjukkan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan. Sinergi legislatif dan eksekutif diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mencegah potensi penyimpangan anggaran.
Dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab, anggaran daerah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan KPK RI, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, serta Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat.
Selain itu, hadir para bupati dan wali kota, wakil kepala daerah, ketua DPRD kabupaten/kota, sekretaris daerah, serta pejabat eselon II dari berbagai wilayah di Sumatera Barat.
Keterlibatan berbagai unsur pemerintahan tersebut menjadi bagian dari upaya menyamakan persepsi dan memperkuat langkah pencegahan korupsi di tingkat daerah. Kolaborasi lintas lembaga diperlukan agar kebijakan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menekankan bahwa pelayanan publik harus dilaksanakan secara bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Prinsip tersebut dinilai penting sebagai landasan dalam menjalankan pembangunan daerah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah bersama DPRD dan instansi terkait diharapkan dapat memperkuat pengawasan, membangun budaya kerja berintegritas, serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sinergi legislatif dan eksekutif pun menjadi bagian penting dalam mendorong pemerintahan Sumatera Barat yang terbuka, bertanggung jawab, dan berkomitmen terhadap pencegahan korupsi.
