Hal tersebut ditegaskan Muhidi saat menghadiri Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK pada Kamis (9/4) di salah satu hotel di Kota Padang. Menurutnya, daerah tidak bisa hanya menunggu, melainkan harus menjemput bola.
”Kebijakan pembangunan pendidikan pusat bersifat top-down. Artinya, daerah harus aktif menjemput peluang pendanaan melalui proposal yang tepat dan representatif,” ujar Muhidi.
Sebagai bentuk dukungan nyata, DPRD Sumbar telah menyiapkan program khusus untuk menjembatani pihak sekolah dengan pemerintah pusat. Salah satunya adalah memfasilitasi kerja sama antara kepala sekolah dengan Universitas Negeri Padang (UNP).
”Kami menyiapkan program untuk memfasilitasi kerja sama dengan UNP dalam penyusunan proposal APBN agar lebih berkualitas dan memiliki peluang besar untuk disetujui,” tambahnya.
Muhidi menggarisbawahi bahwa fokus kebijakan nasional saat ini adalah penguatan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri. Namun, ia menyayangkan masih banyaknya lulusan SMK yang belum mengantongi sertifikasi kompetensi.
Beberapa poin penting yang menjadi sorotan DPRD Sumbar antara lain:
• Sertifikasi Kompetensi: Industri membutuhkan bukti keterampilan yang jelas, bukan sekadar ijazah.
• Penguasaan Bahasa: Penting untuk memperkuat keterampilan bahasa guna menembus pasar kerja internasional.
• Peluang Kerja Luar Negeri: Adanya permintaan besar tenaga kerja terampil dari negara seperti Jepang dan Turki.
Untuk menekan angka pengangguran lulusan SMK yang saat ini masih berada di angka 9 persen, DPRD Sumbar mendorong sejumlah langkah strategis:
• Pengembangan Teaching Factory: Mengintegrasikan proses bisnis, fasilitas praktik, dan kurikulum agar relevan dengan industri.
• Kemitraan DUDI: Memperkuat hubungan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, termasuk mendorong insentif bagi industri yang membina SMK.
• Upskilling Guru & Siswa: Mengarahkan anggaran untuk program sertifikasi siswa dan peningkatan kompetensi guru kejuruan agar adaptif terhadap teknologi.
”Sekolah harus mampu berinovasi dan menangkap peluang. Lulusan SMK tidak boleh hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga harus mampu menciptakan peluang kerja sendiri,” pungkas Muhidi.
