PADANG, (Utamapost)- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, MM menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kebijakan pergeseran anggaran yang akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan itu disampaikan Muhidi saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor yang digelar pada November 2025, Kamis (8/1/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diperkirakan mencapai Rp22,7 triliun. Sementara itu, berdasarkan data sementara, total kerusakan dan kerugian akibat bencana di wilayah tersebut ditaksir mencapai Rp31,686 triliun.
Gubernur merini, kerusakan terbesar terjadi pada sektor sarana dan prasarana yang mencapai Rp26,676 triliun. Selain itu, sektor perumahan mengalami kerugian sekitar Rp1,7 triliun, sektor ekonomi Rp2,2 triliun, sektor pelayanan Rp978 miliar, serta sektor peternakan sebesar Rp64,5 miliar.
Muhidi menegaskan, DPRD siap mengawal dan mendukung langkah Pemerintah Provinsi dalam pengajuan perubahan anggaran, selama dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar proses pemulihan berjalan efektif dan masyarakat terdampak segera mendapatkan kepastian penanganan.
“DPRD Sumbar siap mendukung langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat apabila pengajuan anggaran perubahan dilakukan secara tepat dan sesuai mekanisme,” tegas Muhidi.
Dengan dukungan tersebut, diharapkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat dapat segera terealisasi demi memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. (Sdc)
