Dharmasraya (UtamaPost)-Sejumlah masyarakat Nagari IV Koto Pulaupunjung menggelar aksi damai di kantor Bupati Dharmasraya, Senin (5/12). Warga yang sebagian besar kaum perempuan tersebut datang mengendarai sepeda motor yang langsung dikawal oleh pihak kepolisian.
Aksi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan atas hasil pilwana yang diklaim massa pendemo penuh dengan kecurangan. Sampai di kantor bupati sekitar pukul 09.30, sejumlah warga langsung menyampaikan aspirasi dengan tertib. Aksi tersebut mendapat kawalan dari aparat kepolisan. Tampak hadir Kapolres Dharmasraya AKBP Nurhadiansyah.
Dalam orasinya, Harmendi yang juga merupakan calon wali nagari dalam pilwana tersebut menjelaskan dirinya tidak kalah dalam pilwana itu. Namun dikalahkan dengan kecurangan.
“Untuk itu kita minta kepada Pemkab Dharmasraya untuk tidak melantik dulu wali nagari yang terpilih tersebut. Jelang dituntaskanya persoalan itu. Jika tetap dilantik, maka massa akan bergerak lebih banyak lagi. Salah satunya bisa saja menyegel atau menggembok kantor Wali Nagari IV Koto Pulaupunjung,” ucapnya.
Sekitar 15 menit berorasi, akhirnya perwakilan massa di antaranya, Harmendi, Eriandus, Kondra dan lainnya duduk berunding dengan pihak pemkab. Yang dihadiri oleh Sekkab Adlisman, Kapolres Dharmasraya AKBP Nurhadiansyah, Kepala Dinas PMD Hasto, Camat Pulaupunjung Yulius dan lainnya.
Dalam pertemuan tersebut perwakilan massa kembali mengungkapkan ketidakpuasan atas hasil pilwana dan tetap minta agar Wali Nagari IV Koto Pulaupunjung tidak dilantik. Menanggapi hal tersebut, Sekkab Dharmasraya Adlisman menjelaskan asprasi yang disampaikan warga sah-sah saja.
Terkait dengan permintaan massa, dirinya menjawab, secara tahapan pilwana, tahapan tersebut sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitupun dengan rencana pelantikan wali nagari yang terpilih sebanyak 43 orang. “Pelantikan itu akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan pilwana yakni Kamis (8/12),” katanya.
Namun apakah Wali Nagari IV Koto Pulaupunjung dilantik atau tidak, sekaitan dengan aspirasi massa, semua itu tergantung kepada pimpinan, dalam hal ini Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan. “Kita akan sampaikan hal ini kepada bupati,” jelas Adlisman. (Ed/hms)
