Padang, (Utamapost) — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja dari pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Datar, Senin (30/6/2025), di Ruang Rapat Khusus I Gedung DPRD Sumbar. Kunjungan ini membahas isu krusial terkait memburuknya kondisi Danau Singkarak yang berdampak pada menurunnya populasi ikan bilih—spesies endemik dan kebanggaan masyarakat Sumbar.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanah Datar, Kamrita, yang mengungkapkan keprihatinannya terhadap kerusakan ekosistem dan penurunan kualitas air di Danau Singkarak akibat pencemaran limbah. Ia menegaskan bahwa dampak dari krisis ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan ikan air tawar.
“Populasi ikan bilih menurun tajam, dan ini berdampak langsung pada penghasilan nelayan lokal. Kami menilai kondisi ini sudah dalam tahap darurat lingkungan dan perlu penanganan segera,” ujar Kamrita.
Salah satu solusi yang diajukan adalah membuka kembali saluran air Batang Ombilin agar terjadi sirkulasi alami yang dapat membawa keluar limbah dan endapan yang menumpuk di dasar danau. Menurutnya, langkah tersebut akan meningkatkan kualitas air dan mendukung pemulihan habitat ikan bilih.
Menanggapi hal itu, Ketua Tim Pakar DPRD Sumbar, HM Nurnas, menyatakan bahwa persoalan Danau Singkarak tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga kementerian terkait, mengingat pengelolaan Danau Singkarak merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Jika dibiarkan, sedimentasi dari limbah anorganik akan terus menumpuk dan sangat mahal jika harus dibersihkan secara manual. Maka, koordinasi lintas sektor adalah solusi mutlak untuk menyelamatkan danau ini,” tegas Nurnas.
Ia juga mengingatkan bahwa Danau Singkarak bukan hanya rumah bagi ikan bilih, tapi juga destinasi wisata unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat sekitar.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju penanganan ekologis yang lebih terintegrasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan demi keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal.(son)
