PADANG, (Utamapost),- DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja dari pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dalam rangka konsultasi dan monitoring terhadap dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kinerja legislatif di daerah (9/5/25).
Kunjungan yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris DPRD Sumbar ini bertujuan untuk memahami bagaimana DPRD Sumbar merespons penyesuaian anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengungkapkan bahwa meskipun efisiensi anggaran sedang dijalankan, kondisi tersebut tidak terlalu mempengaruhi kinerja DPRD DKI Jakarta karena dukungan fiskal yang kuat dari status otonomi khusus.
“Jakarta memiliki kapasitas fiskal yang berbeda karena tidak terlalu bergantung pada transfer dari pusat, tidak seperti daerah lain yang sebagian besar pendanaannya berasal dari dana pusat, bahkan bisa mencapai 90 persen,” terang Khoirudin.
Dalam pertemuan tersebut, Khoirudin juga berdiskusi dengan anggota DPRD Sumbar, Irsyad Syafar dan Daswanto. Ia menegaskan komitmennya sebagai bagian dari Asosiasi DPRD se-Indonesia untuk menyuarakan aspirasi daerah ke tingkat nasional.
“Kami akan menyampaikan kondisi nyata di daerah melalui surat resmi ke DPR RI sebagai bentuk perjuangan untuk mewujudkan keadilan fiskal dan menjaga semangat kesatuan nasional,” tambahnya.
Khoirudin juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD DKI Jakarta tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pembahasan Perubahan APBD. Karena itu, pertukaran informasi ini sangat penting sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan ke depan.
Selain Sumbar, DPRD DKI Jakarta juga melakukan kunjungan serupa ke Yogyakarta dan Batam, guna memperoleh gambaran yang lebih utuh terkait implementasi efisiensi anggaran di berbagai wilayah.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, menyatakan bahwa penyesuaian anggaran cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dewan.
“Dengan anggaran yang terbatas, kami memperkuat intensitas rapat bersama mitra kerja sebagai solusi agar fungsi pengawasan dan legislasi tetap berjalan optimal,” jelas Irsyad.
Ia juga mendorong DPRD DKI Jakarta untuk menyuarakan kondisi keuangan di Sumbar agar kebijakan fiskal nasional bisa lebih memperhatikan kapasitas dan kebutuhan daerah secara proporsional (son).
