BUKITTINGGI, (Utamapost)- Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah menggelar rapat untuk membahas upaya strategis guna menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bersama Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi. Pada Jumat (3/5), rapat tersebut berfokus pada berbagai aspek penting yang harus diperhatikan demi kelancaran pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Maigus Nasir, menyoroti perlunya penyelesaian sengketa dengan pendekatan kekeluargaan sebelum mengambil langkah ke ranah hukum. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam proses demokrasi, yang diyakini dapat menghasilkan solusi yang lebih baik.
Selain itu, Maigus Nasir juga menekankan pentingnya netralitas kepala daerah sebagai perwakilan partai politik, yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menghindari potensi konflik antar peserta Pilkada. Dia juga memperhatikan hak pilih penduduk yang berdomisili di perbatasan Agam dan Bukittinggi, yang harus diakomodir dengan baik oleh pemerintah daerah.
Anggota Komisi I, Leliarni, membahas kelalaian dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sebelumnya, serta menegaskan perlunya evaluasi untuk mencegah pelanggaran yang sama terjadi pada Pilkada mendatang. Demi terciptanya Pilkada yang bermartabat, ia menekankan pentingnya kinerja maksimal dari penyelenggara Pemilu.
Desrio Putra, anggota Komisi I lainnya, menyoroti upaya Pemko Bukittinggi dalam memastikan integritas Pilkada dengan pembentukan tim pemantau Pemilu. Dia juga mengajak kabupaten/kota lain untuk mengadopsi langkah serupa dengan penyesuaian yang sesuai. Desrio berharap agar pengawasan Pemilih dari berbagai unsur masyarakat dapat ditingkatkan, tetapi tetap dalam koridor independen.
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemko Bukittinggi, yang diwakili oleh Asisten I Pemko Bukittinggi, Isra Yonza. Dalam kesempatan tersebut, Isra Yonza menjelaskan bahwa Pemko Bukittinggi telah mengalokasikan hibah yang signifikan kepada KPU dan Bawaslu Bukittinggi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada. Selain itu, upaya pengamanan juga melibatkan kepolisian dan TNI. Isra Yonza menegaskan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga terkait menjelang pelaksanaan Pilkada untuk memastikan kesuksesan proses demokrasi tersebut.(son)
