PADANG, (Utamapost)- Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Irsyad Safar, memimpin Rapat Paripurna untuk Menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Pada Selasa, 31 Oktober, DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Sekda Provinsi Sumbar Hansastry yang mewakili gubernur dan wakil gubernur.
Dalam rapat tersebut, Irsyad Safar menjelaskan bahwa pandangan umum fraksi-fraksi adalah langkah awal dalam proses penyusunan APBD. Catatan dan masukan yang diberikan oleh fraksi-fraksi ini akan menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merancang APBD 2024, yang nantinya akan dibahas bersama DPRD Sumatera Barat.
Irsyad menekankan pentingnya menyelesaikan penyusunan APBD 2024 sebelum tanggal 30 November, sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Dia berharap pembahasan APBD tahun depan dapat berjalan efisien sambil memastikan kebutuhan anggaran dan program-program yang diperlukan masyarakat terpenuhi.
Pada kesempatan itu, beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD 2024 diantaranya adalah pendapatan daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan program-program yang menjadi fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini diperlukan karena tahun 2024 adalah tahun ketiga kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Mahyeldi dan Audi Joinaldi.
Fraksi-fraksi DPRD Sumatera Barat, sebanyak 7 fraksi, juga telah menyampaikan pandangan umum mereka. Beberapa poin yang serupa antara fraksi-fraksi adalah perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, mengoptimalkan program-program yang terkait dengan visi dan misi pemimpin, serta mengevaluasi perkembangan penambahan jalan di wilayah Sumatera Barat.
Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya optimalisasi aset daerah, sementara Fraksi Partai Gerindra fokus pada upaya mengentaskan kemiskinan yang masih tinggi di provinsi tersebut. Hidayat, Ketua Fraksi Gerindra, mengungkapkan kekhawatiran terkait tingginya angka kemiskinan pada tahun 2022, dan mengajak pemerintah provinsi untuk mengambil tindakan yang optimal dalam mengatasi masalah tersebut.
Setelah pandangan umum fraksi-fraksi telah disampaikan, DPRD Sumatera Barat akan menggelar rapat paripurna selanjutnya yang akan menampilkan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tersebut.(son)
